TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Menperin Minta Pelayanan Publik Kemenperin Dua Kali Sepekan

Published Oktober 9, 2026 · Updated Oktober 9, 2026 · By Mark Jones - tajukpublik.com

Foto : Mark Jones - tajukpublik.com

Kemenperin Diminta Menambah Hari Pelayanan Publik Menjadi Dua Kali Sepekan

Tajukpublik.com – Pelaku industri dan masyarakat berpotensi memperoleh waktu konsultasi yang lebih luas apabila Hari Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian digelar dua kali dalam satu pekan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta skema tersebut diterapkan untuk memperkuat akses pelayanan, sekaligus mendukung kebutuhan industri yang menuntut respons lebih cepat.

Permintaan itu disampaikan Sarmuji ketika meninjau Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam agenda tersebut, ia melihat langsung fasilitas yang digunakan pemohon layanan, termasuk area konsultasi serta ruang tunggu bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Saat ini, Hari Pelayanan Publik Kemenperin dilaksanakan setiap Kamis. Sarmuji mengusulkan tambahan jadwal pada hari lain, dengan Selasa disebut sebagai salah satu pilihan. Penambahan hari pelayanan dinilai dapat memberi ruang lebih besar bagi perusahaan maupun masyarakat yang membutuhkan penjelasan terkait layanan kementerian.

“Selama ini kita memiliki Hari Pelayanan Publik setiap Kamis. Saya minta agar tidak hanya satu hari dalam seminggu, tetapi bisa menjadi dua hari, misalnya Selasa dan Kamis,” ucap Sarmuji.

Pelayanan Tidak Hanya Bergantung pada Fasilitas

Peninjauan unit pelayanan ini juga menjadi bagian dari perhatian Kemenperin terhadap kualitas pengalaman pemohon. Sarmuji menekankan bahwa peningkatan pelayanan tidak cukup hanya dengan menghadirkan ruangan yang memadai atau sarana konsultasi yang nyaman. Perbaikan sistem kerja, penyederhanaan tahapan, serta percepatan penyelesaian layanan juga perlu berjalan seiring.

Bagi masyarakat dan pelaku industri, kemudahan memperoleh konsultasi dapat membantu mereka memahami prosedur yang tersedia melalui Kemenperin. Layanan yang lebih mudah diakses juga penting ketika pemohon memerlukan kejelasan proses tanpa harus menunggu jadwal yang terbatas pada satu hari dalam seminggu.

Sarmuji menilai perbaikan layanan telah terlihat, tetapi standar pelayanan perlu terus ditingkatkan. Ia menempatkan kebutuhan pengguna layanan sebagai alasan untuk tidak berhenti pada capaian yang sudah ada.

“Pelayanan publik, baik perizinan maupun konsultasi, sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, bagi saya, baik saja kadang tidak cukup,” kata Sarmuji.

Penekanan pada penyederhanaan proses berarti pelayanan perlu diarahkan agar lebih jelas, cepat, dan mudah dipahami. Dalam konteks perizinan maupun konsultasi, waktu respons dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk menyiapkan langkah berikutnya. Karena itu, perluasan jadwal layanan tatap muka dapat melengkapi kanal konsultasi yang sudah tersedia.

Kapasitas Konsultasi Meningkat Lebih dari Lima Kali Lipat

Kapasitas konsultasi langsung di Kemenperin telah mengalami peningkatan besar sejak 2024. Pada Februari 2024, pelayanan tatap muka mampu melayani paling banyak 25 perusahaan dalam satu hari. Mulai Maret 2024, kapasitas itu naik menjadi maksimal 130 perusahaan per hari, atau lebih dari lima kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Kenaikan kapasitas tersebut menggambarkan adanya ruang yang lebih besar bagi perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan unit pelayanan. Namun, permintaan agar Hari Pelayanan Publik ditambah menunjukkan bahwa akses layanan tidak hanya diukur dari jumlah pemohon yang bisa diterima dalam satu hari. Ketersediaan pilihan waktu juga menjadi hal penting, terutama bagi pihak yang memiliki kebutuhan konsultasi berbeda-beda.

Indeks Pelayanan Publik Kemenperin turut mencatat perbaikan. Nilainya meningkat dari 4,51 pada 2024 menjadi 4,58 pada 2025. Capaian itu memperoleh predikat pelayanan prima, yang memperlihatkan adanya perkembangan dalam penyelenggaraan layanan kementerian.

Meski demikian, Sarmuji menyoroti pentingnya menjaga laju perbaikan. Pelayanan yang responsif dipandang berkaitan erat dengan peran kementerian sebagai pihak yang memfasilitasi dan mempercepat pergerakan sektor industri.

“Sekarang industri yang besar pun bisa kalah dengan industri yang cepat. Kita sebagai fasilitator dan akselerator harus mampu mendorong industri bergerak lebih cepat lagi,” ujar Sarmuji.

Tiga Kanal Konsultasi untuk Masyarakat dan Industri

Selain konsultasi secara langsung, Kemenperin menyediakan layanan melalui WhatsApp dan surat elektronik. Pilihan kanal tersebut memungkinkan pemohon menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kebutuhan mereka, baik untuk pertanyaan yang dapat disampaikan dari jarak jauh maupun konsultasi yang memerlukan pertemuan langsung.

Sepanjang Juli 2026, konsultasi melalui WhatsApp tercatat sebanyak 3.077 layanan. Konsultasi tatap muka mencapai 2.188 layanan, sedangkan surat elektronik mencatat 617 konsultasi. Angka itu menunjukkan WhatsApp menjadi kanal dengan jumlah konsultasi terbesar pada periode tersebut, sementara layanan langsung tetap digunakan oleh ribuan pemohon.

Keberadaan beberapa kanal pelayanan memberi pilihan bagi masyarakat dan pelaku industri untuk menghubungi Kemenperin. Dalam praktiknya, layanan digital dapat membantu penyampaian pertanyaan secara cepat, sedangkan pertemuan tatap muka memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memperoleh penjelasan langsung di unit pelayanan.

Usulan dua hari pelayanan publik dalam sepekan dapat memperluas peran konsultasi tatap muka tanpa menggantikan kanal digital yang sudah berjalan. Dengan jadwal yang lebih sering, pemohon memiliki alternatif tambahan untuk memilih waktu konsultasi sesuai kebutuhannya.

Latar Belakang Menteri Perindustrian

Muhammad Sarmuji merupakan mantan anggota DPR RI dari Jawa Timur. Ia juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar sejak 2024. Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Menteri Perindustrian pada 1 Oktober 2026.

Perhatian Sarmuji terhadap kecepatan layanan menempatkan pelayanan publik sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap aktivitas industri. Penambahan jadwal Hari Pelayanan Publik, jika diterapkan, akan menjadi salah satu langkah untuk memperbesar kesempatan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku industri di Kementerian Perindustrian.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Menperin Minta Pelayanan Publik Kemenperin Dua Kali?

Menperin Minta Pelayanan Publik Kemenperin Dua Kali is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Menperin Minta Pelayanan Publik Kemenperin Dua Kali matter?

Menperin Minta Pelayanan Publik Kemenperin Dua Kali matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.