Komisi III Apresiasi Polri Bongkar Aktor Utama di Balik Karhutla
Komisi III Apresiasi Polri Bongkar Jaringan Dalang Karhutla: Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Masalah
Tajukpublik.com – Di Jakarta, Senin (24/8/2026), Komisi III DPR RI secara resmi menyampaikan apresiasi kepada Polri atas keberhasilan membongkar aktor utama yang mengendali kebakaran hutan dan lahan. Pernyataan tersebut menegaskan satu prinsip: proses hukum tidak boleh berhenti pada tangan-tangan yang menyalakan api di lapangan, tetapi wajib menelusuri hingga ke pihak yang memberi perintah dan menikmati hasil ekonomi dari setiap hektar lahan yang hangus.
Melacak Aliran Dana: Prinsip Follow the Money
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa setiap penyidikan kasus karhutla ke depan harus mengadopsi pendekatan follow the money. Artinya, penyidik tidak cukup membuktikan siapa yang membakar, melainkan harus mengurai ke mana keuntungan dari lahan terbakar mengalir. Metode ini, menurutnya, merupakan satu-satunya cara efektif untuk mengidentifikasi aktor intelektual yang selama ini bersembunyi di balik lapisan-lapisan perantara.
"Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu sejalan dengan reformasi penegakan hukum berkeadilan. Penanganan harus menyentuh pihak yang memperoleh keuntungan dari lahan terbakar."
Habiburokhman menambahkan bahwa individu yang kerap tertangkap di lokasi kebakaran umumnya hanya berperan sebagai pekerja lapangan yang menjalankan instruksi atasan. Tanpa menelusuri rantai perintah dan sumber pendanaan, penegakan hukum akan terus berulang pada level yang sama dan tidak pernah menyentuh akar masalah. Oleh sebab itu, Komisi III mendorong Polri memperluas cakupan penyidikan hingga mencakup pemberi perintah, penyedia modal, serta pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atas lahan tersebut.
Infrastruktur Pencegahan: Ribuan Embung dan Sekat Kanal
Di samping dimensi hukum, apresiasi juga diarahkan pada langkah preventif yang telah dijalankan Polri di lapangan. Hingga pertengahan 2026, tercatat pembangunan 1.296 embung dan 834 sekat kanal tersebar di berbagai wilayah yang secara historis rawan kebakaran lahan. Infrastruktur air ini berfungsi ganda: menurunkan risiko percikan api menjadi kebakaran besar sekaligus menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar di musim kemarau.
"Pembangunan infrastruktur air merupakan wujud kerja nyata yang manfaatnya langsung dirasakan dalam memitigasi bencana asap tahunan. Upaya pencegahan harus terus berjalan beriringan dengan penegakan hukum."
Habiburokhman menilai keberadaan ribuan embung dan sekat kanal tersebut mencerminkan keseriusan institusi kepolisian dalam menangani karhutla secara komprehensif, bukan sekadar reaktif. Ia menegaskan bahwa pencegahan dan penindakan harus berjalan paralel agar masyarakat tidak lagi menanggung beban kabut asap setiap tahun.
Komitmen Pengawasan Berkelanjutan
Komisi III DPR RI menyatakan akan terus mengawal seluruh tahapan penanganan karhutla oleh Polri, mulai dari penyidikan perkara hingga implementasi program mitigasi bencana. Ruang lingkup pengawasan mencakup efektivitas penerapan pendekatan follow the money, transparansi penggunaan anggaran infrastruktur air, serta koordinasi lintas kementerian dalam penanganan dampak asap. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem, dan memastikan bahwa pola pembakaran lahan tidak kembali berulang di musim kemarau berikutnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud dengan pendekatan follow the money dalam kasus karhutla?
Pendekatan ini mengharuskan penyidik menelusuri aliran keuntungan ekonomi dari lahan yang terbakar, bukan hanya membuktikan siapa yang menyalakan api. Tujuannya adalah mengidentifikasi aktor intelektual dan pihak yang mendanai pembakaran, sehingga hukuman tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Berapa jumlah infrastruktur pencegahan yang telah dibangun Polri?
Hingga pertengahan 2026, tercatat 1.296 embung dan 834 sekat kanal telah dibangun di berbagai wilayah rawan karhutla. Fasilitas ini berfungsi mengurangi risiko kebakaran dan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat setempat.
Peran apa yang dimainkan Komisi III DPR RI dalam penanganan karhutla?
Komisi III menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri dalam penegakan hukum dan mitigasi bencana. Lembaga ini memastikan bahwa penyidikan menjangkau seluruh rantai pelaku, anggaran pencegahan digunakan secara tepat, dan koordinasi lintas instansi berjalan efektif.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Komisi III Apresiasi Polri Bongkar Aktor?Komisi III Apresiasi Polri Bongkar Aktor is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Komisi III Apresiasi Polri Bongkar Aktor matter?Komisi III Apresiasi Polri Bongkar Aktor matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.