TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

KLH dan MUI Gaungkan Tobat Ekologis untuk Atasi Krisis Lingkungan

Published Oktober 26, 2026 · Updated Oktober 26, 2026 · By Patricia Jackson - tajukpublik.com

Foto : Patricia Jackson - tajukpublik.com

Tobat Ekologis Didorong sebagai Jalan Memulihkan Lingkungan

Tajukpublik.com – Upaya menghadapi kerusakan lingkungan di Indonesia dinilai perlu melibatkan perubahan sikap masyarakat, bukan hanya aturan dan sanksi. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong gerakan tobat ekologis untuk membangun kesadaran bahwa menjaga alam juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual.

Gagasan tersebut mengajak masyarakat melihat persoalan lingkungan secara lebih dekat dengan kebiasaan sehari-hari. Sampah yang dibuang sembarangan, pemakaian listrik yang tidak perlu, hingga penggunaan energi fosil secara berlebihan dapat menjadi bagian dari perilaku yang perlu diperbaiki. Perubahan kecil di rumah, tempat kerja, sekolah, dan ruang publik dipandang dapat membentuk kepedulian yang lebih luas.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa penyelesaian krisis lingkungan tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada regulasi maupun penegakan hukum. Nilai keagamaan diharapkan menjadi kekuatan tambahan untuk menggerakkan pemulihan alam secara berkelanjutan.

“Di Indonesia substansinya memerintahkan umatnya untuk mencintai dan memuliakan lingkungan. Kita ingin mendapatkan pandangan-pandangan religius ini sebagai modal bagi gerakan pemulihan ke depan,” ujar Jumhur lewat keterangannya, Senin, 26 Oktober 2026.

Tiga Tahap Perubahan Sikap

Tobat ekologis diterjemahkan ke dalam tiga tahapan utama. Pertama, manusia perlu mengakui adanya kesalahan atau tindakan yang memberi dampak buruk bagi alam. Tahap ini penting karena persoalan lingkungan kerap tumbuh dari kebiasaan yang dianggap biasa, padahal dilakukan terus-menerus dan melibatkan banyak orang.

Langkah kedua adalah membangun komitmen agar perusakan tidak kembali dilakukan. Komitmen tersebut dapat berbentuk pilihan yang sederhana tetapi konsisten, seperti mengurangi sampah, menggunakan air dan listrik secukupnya, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pada tahap ketiga, masyarakat didorong ikut memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.

Pemulihan tidak selalu harus dimulai dari kegiatan berskala besar. Keluarga dapat mengawali dari pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan energi yang lebih hemat, dan kebiasaan menjaga saluran air maupun ruang hijau di sekitar tempat tinggal. Kepedulian seperti ini menjadi relevan karena dampak pencemaran dan pemborosan sumber daya juga dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau keluar ruangan AC dan lampu masih hidup padahal tidak ada orang, atau membuang sampah sembarangan dan boros energi fosil. Bertobat di tingkat individu artinya mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut,” ucap Jumhur.

Peran Pemerintah dan Pengawasan

Di sisi lain, gerakan perubahan perilaku masyarakat perlu berjalan bersama pembenahan kebijakan. Pemerintah tetap memiliki peran untuk menyempurnakan regulasi, memperketat pengawasan, serta menindak pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesadaran pribadi dan tanggung jawab kelembagaan harus saling menguatkan.

Penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan bertahap, mulai dari teguran administratif hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan agar perlindungan lingkungan tidak berhenti sebagai ajakan moral, melainkan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.

Kerusakan lingkungan sering kali memiliki dampak yang melampaui satu wilayah. Pencemaran, penggunaan sumber daya yang tidak terkendali, dan kebakaran hutan maupun lahan dapat memengaruhi kualitas udara, air, kesehatan, serta mata pencaharian masyarakat. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sebelum dampaknya menjadi lebih besar dan sulit dipulihkan.

Pencegahan Karhutla dengan Solusi bagi Masyarakat

Dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, KLH mendorong penerapan aturan yang disertai pendampingan kepada masyarakat. Larangan membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar perlu diimbangi dengan pilihan yang memungkinkan warga tetap menjalankan kegiatan mereka secara aman.

“Kita tidak hanya melarang orang membakar lahan, tapi kita juga bantu dengan memfasilitasi alat pengolah tanpa bakar. Langkah-langkah perbaikan ini yang sedang dan akan terus kita jalankan ke depan,” katanya.

Pendekatan tersebut diarahkan agar perlindungan lingkungan tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat kecil, khususnya petani. Pemerintah ingin pencegahan karhutla berjalan seiring dengan penyediaan solusi praktis yang dapat digunakan warga. Arah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pemerintah tidak menyulitkan kelompok masyarakat kecil.

Gerakan tobat ekologis pada akhirnya menempatkan lingkungan sebagai ruang hidup bersama yang harus dijaga. Aturan, pengawasan, bantuan teknis, dan kesadaran pribadi memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuannya sama: mengurangi kerusakan serta mengupayakan pemulihan alam. Perubahan dapat dimulai dari tindakan yang paling dekat, lalu berkembang menjadi kepedulian bersama di tingkat masyarakat dan kebijakan publik.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is KLH dan MUI Gaungkan Tobat Ekologis?

KLH dan MUI Gaungkan Tobat Ekologis is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does KLH dan MUI Gaungkan Tobat Ekologis matter?

KLH dan MUI Gaungkan Tobat Ekologis matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.