TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Indonesia Ditantang Wujudkan Komitmen Hayati Nyata di COP17

Published Oktober 11, 2026 · Updated Oktober 11, 2026 · By Elizabeth Jones - tajukpublik.com

Foto : Elizabeth Jones - tajukpublik.com

Indonesia Didorong Membuktikan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di COP17

Tajukpublik.com – Perlindungan keanekaragaman hayati tidak cukup berhenti pada pernyataan komitmen di forum internasional. Menjelang Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau COP17, Indonesia didorong menunjukkan langkah nyata untuk menjaga ekosistem, ruang hidup, serta hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

COP17 akan berlangsung di Yerevan, Armenia, pada 19-30 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi negara-negara peserta untuk menilai pelaksanaan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang disepakati pada 2022. Agenda itu menempatkan perlindungan alam sebagai isu yang berkaitan langsung dengan pembangunan, tata kelola wilayah, pendanaan, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Bagi Indonesia, pembahasan di COP17 memiliki arti strategis. Negara dengan bentang hutan tropis, kawasan pesisir, laut, serta berbagai spesies endemik ini menghadapi tuntutan untuk memastikan kebijakan konservasi berjalan hingga tingkat lapangan. Tantangannya bukan hanya menjaga kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah lindung, melainkan juga memastikan penegakan hukum, pencegahan kerusakan habitat, penanganan kebakaran hutan, dan perlindungan kelompok masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem penting.

Komitmen Global Perlu Dibuktikan di Dalam Negeri

Perwakilan koalisi masyarakat sipil, Giorgio, menilai Indonesia telah lama terlibat aktif dalam diplomasi lingkungan dunia, termasuk sejak Konferensi Rio pada 1992. Dalam konteks komitmen internasional, Indonesia dipandang telah memiliki sejumlah instrumen dan kesiapan administratif. Namun, ukuran keberhasilan konservasi tidak dapat semata-mata dilihat dari daftar kebijakan atau luas wilayah hutan yang tercatat dalam peta.

“Kalau melihat Indonesia, kita aktif dari tahun 1992 di Rio. Memang suara kita untuk komitmen kencang. Artinya, dalam konteks komitmen, oke. Daftar periksa kita oke, clearing house kita punya. Kalau dalam konteks internasional, komitmen kita oke,” ujar Giorgio dalam Media Briefing Masyarakat Sipil, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Penilaian terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, pada akhirnya, berkaitan dengan kondisi nyata di wilayah-wilayah yang menjadi habitat satwa dan tumbuhan. Keberadaan hutan, sungai, pesisir, lahan gambut, serta kawasan adat perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu diterapkan secara konsisten. Karena itu, pengawasan lapangan dan penindakan atas pelanggaran lingkungan menjadi bagian penting dari pelaksanaan komitmen tersebut.

Giorgio mengingatkan bahwa dorongan untuk menyelamatkan alam seharusnya lahir dari keputusan politik di dalam negeri, bukan hanya sebagai respons atas tekanan atau perhatian dari pihak luar. Ia mengaitkan persoalan ini dengan perlindungan orangutan, pencegahan kebakaran hutan, serta pemenuhan hak masyarakat adat.

“Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat ke dalam? Saya pikir ini saatnya, ketika Presiden sering bicara asing-asing, sekarang saatnya melihat, oke, tanpa asing mau enggak kita melindungi? Tanpa asing mau enggak kita mengurusi orangutan, penanganan kebakaran hutan, dan masyarakat adat serta lainnya?” katanya menjelang COP17.

Ujian bagi Diplomasi dan Arah Pembangunan

Forum COP17 juga dinilai akan menjadi ujian bagi posisi diplomasi lingkungan Indonesia. Pertemuan tingkat dunia itu berlangsung ketika negara-negara terus mencari cara untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban menjaga alam. Bagi Indonesia, keseimbangan tersebut menjadi penting karena pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi, pengelolaan lahan, dan konservasi sering bersinggungan di wilayah yang sama.

Giorgio memandang pertemuan mendatang mempunyai arti besar, terutama karena Indonesia mengajukan diri untuk menjadi presidensi COP. Peran tersebut dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat pengaruhnya dalam pembahasan agenda biodiversitas global. Namun, posisi kepemimpinan juga membawa ekspektasi bahwa Indonesia dapat memberi contoh melalui kebijakan domestiknya.

“COP besok ini memang penting, apalagi kita mengajukan jadi presidensi. Kita harus tampil bagus banget,” ujarnya.

Presidensi bukan sekadar posisi seremonial. Dalam forum multilateral, kepemimpinan sebuah negara sering dinilai dari kemampuan membangun kepercayaan, mendorong kerja sama, serta menunjukkan keselarasan antara pesan diplomatik dan praktik nasional. Dalam isu keanekaragaman hayati, keselarasan itu dapat terlihat dari kekuatan regulasi, kesiapan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat di daerah.

Harmonisasi Aturan dan Pengawasan Menjadi Tantangan

Pengkampanye Senior Isu Hutan Greenpeace, Syahrul Fitra, menyoroti bahwa kesepakatan internasional tidak serta-merta mengubah keadaan di tingkat nasional. Konvensi yang disepakati antarnegara masih membutuhkan proses ratifikasi, pengaturan lanjutan, serta penerjemahan ke dalam kebijakan yang dapat dijalankan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

“Indonesia itu challenge, ya. Dari sisi kebijakan, konvensi itu berlaku ke negara. Itu butuh diratifikasi dulu, butuh diturunkan lagi yang dibicarakan di dalam negerinya. Ini yang menjadi challenge kita,” kata Syahrul.

Dalam praktiknya, perlindungan ekosistem membutuhkan aturan yang saling mendukung dari tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan yang berbeda arah atau pelaksanaan yang tidak seragam dapat menyulitkan pencapaian target konservasi. Karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting agar perlindungan habitat dan keberlanjutan ruang hidup tidak hanya menjadi agenda nasional di atas kertas.

Syahrul juga menekankan kebutuhan akan pembiayaan yang memadai dan pengawasan yang berlangsung terus-menerus. Pelaksanaan kebijakan lingkungan memerlukan kapasitas institusi, kejelasan tanggung jawab, serta pemantauan terhadap kondisi di lapangan. Tanpa unsur-unsur tersebut, target perlindungan biodiversitas berisiko tidak mencapai dampak yang diharapkan.

“Kalau Indonesia menjadi presidensi COP, Indonesia harus menjadi presiden yang memberikan contoh dan jangan menjadi presiden yang membawa anggotanya ke jurang. Ini bisa menjadi kiblat semua negara,” katanya.

Menjelang COP17, perhatian terhadap keanekaragaman hayati menjadi pengingat bahwa konservasi menyangkut masa depan ruang hidup manusia dan alam secara bersamaan. Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi lingkungan. Tahap berikutnya adalah memastikan komitmen itu tercermin dalam perlindungan ekosistem yang terukur, penegakan hukum yang kuat, serta penghormatan terhadap masyarakat yang menjaga dan hidup bersama alam.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Indonesia Ditantang Wujudkan Komitmen Hayati Nyata?

Indonesia Ditantang Wujudkan Komitmen Hayati Nyata is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Indonesia Ditantang Wujudkan Komitmen Hayati Nyata matter?

Indonesia Ditantang Wujudkan Komitmen Hayati Nyata matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.