DPR Minta Pengawasan PJJ Diperketat di Wilayah Terdampak Erupsi Anak Krakatau
Abu Vulkanik Anak Krakatau Memicu Desakan DPR: Pengawasan Pembelajaran Jarak Jauh Harus Diperketat
Tajukpublik.com – Erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah di pesisir barat Jawa telah memaksa pemerintah daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengalihkan kegiatan belajar-mengajar ke mode daring. Di tengah situasi darurat lingkungan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa transisi mendadak ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak boleh menjadi celah bagi menurunnya mutu pendidikan. Ia menyerukan agar dinas pendidikan di daerah terdampak memperketat mekanisme pengawasan selama PJJ berlangsung.
Pengawasan Ketat sebagai Garis Batas Mutu Pendidikan
Lalu Hadrian menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Senin, 7 September 2026. Menurutnya, perubahan metode pengajaran yang dipicu kondisi darurat alam tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan tanggung jawab profesional guru. Ia menekankan bahwa disiplin mengajar dan pendampingan siswa harus tetap terjaga meskipun ruang kelas fisik digantikan oleh layar digital.
"Pengawasan harus dilakukan secara ketat, guru harus tetap disiplin dalam mengajar dan menjalankan tugasnya, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Jangan sampai PJJ membuat kualitas pembelajaran menurun."
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa transisi mendadak ke pembelajaran daring—tanpa persiapan infrastruktur yang memadai—berpotensi memperlebar kesenjangan akses pendidikan. Anak-anak di wilayah pesisir yang selama ini bergantung pada layanan tatap muka kini harus beradaptasi dengan platform digital dalam waktu singkat, sementara ketersediaan perangkat dan konektivitas internet belum merata di semua lapisan masyarakat.
Prioritas Keselamatan Peserta Didik di Atas Segalanya
Di sisi lain, Lalu Hadrian memberikan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan tatap muka sementara waktu. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah tepat mengingat paparan abu vulkanik dapat memicu gangguan pernapasan, iritasi mata, dan masalah kesehatan lain pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.
"Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Karena itu penerapan pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang terdampak merupakan kebijakan yang tepat. Jangan sampai kegiatan belajar tatap muka justru membahayakan kesehatan siswa."
Gunung Anak Krakatau, yang terletak di Selat Sunda antara Lampung dan Banten, secara historis dikenal aktif dan kerap mengalami erupsi yang menyebarkan material vulkanik ke arah barat daya. Abu yang terbawa angin dapat mencapai jarak puluhan kilometer, memengaruhi kualitas udara di kawasan pesisir Jawa Barat, Banten, hingga bagian selatan Jakarta. Dalam kondisi demikian, paparan partikel halus (PM2.5) pada anak-anak yang beraktivitas di luar ruang kelas menjadi risiko nyata bagi kesehatan jangka pendek maupun panjang.
Kesiapan Infrastruktur: Tantangan Terbesar di Balik Layar
Meskipun mendukung kebijakan PJJ, Lalu Hadrian mengingatkan bahwa keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan serius dari seluruh pemangku kepentingan. Dinas pendidikan, satuan sekolah, tenaga pendidik, dan keluarga siswa harus bergerak serentak agar proses belajar tetap efektif dan hak anak atas pendidikan berkualitas tidak tergerus oleh keadaan darurat.
"Dinas Pendidikan bersama sekolah harus bekerja lebih ekstra. Sekolah dan para guru harus memastikan sarana pembelajaran tersedia dengan baik, mulai dari komputer atau laptop hingga kuota internet yang memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar."
Konteks ini menjadi krusial mengingat banyak keluarga di wilayah pesisir Banten dan Jawa Barat masih memiliki keterbatasan akses teknologi. Ketersediaan satu perangkat digital per rumah tangga, stabilitas jaringan internet, serta literasi digital guru dan orang tua merupakan prasyarat yang tidak bisa diabaikan. Tanpa intervensi kebijakan yang cepat—misalnya penyediaan kuota data gratis, peminjaman perangkat, atau penyiaran materi melalui radio dan televisi lokal—PJJ berisiko menjadi formalitas belaka bagi segmen masyarakat paling rentan.
Peran Orang Tua: Mitra, Bukan Penonton
Lalu Hadrian juga menyoroti dimensi keluarga dalam pelaksanaan PJJ. Ia menegaskan bahwa orang tua tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang sekadar melepas anak di depan layar tanpa keterlibatan aktif. Kerja sama antara rumah tangga dan institusi sekolah menjadi kunci agar anak memiliki lingkungan belajar yang kondusif, perangkat yang berfungsi, serta akses internet yang memadai selama berada di rumah.
"PJJ membutuhkan kerja sama semua pihak. Orang tua juga harus dilibatkan dan didukung agar anak-anak memiliki sarana belajar yang memadai di rumah."
Implikasi praktis dari pernyataan ini mencakup kebutuhan akan panduan penggunaan platform daring bagi orang tua yang belum terbiasa dengan teknologi pendidikan, serta mekanisme komunikasi dua arah antara guru dan wali untuk memantau progres belajar anak secara berkala. Tanpa dukungan keluarga, efektivitas PJJ akan menurun drastis, terutama bagi siswa usia sekolah dasar yang masih memerlukan pendampingan langsung dalam memahami materi.
Menjaga Kontinuitas Pendidikan di Tengah Darurat Alam
Erupsi Anak Krakatau mengingatkan kembali bahwa sistem pendidikan Indonesia harus memiliki protokol tanggap darurat yang teruji. Transisi ke PJJ bukan sekadar mengganti ruang kelas dengan ruang tamu; ia menuntut penyesuaian kurikulum, metode asesmen, alokasi waktu, dan dukungan psikososial bagi siswa yang mengalami kecemasan akibat perubahan mendadak rutinitas. Komisi X DPR, melalui pernyataan Lalu Hadrian, pada dasarnya mendesak agar transisi ini tidak berhenti pada level teknis semata, melainkan disertai penguatan kapasitas seluruh ekosistem pendidikan di daerah terdampak.
Selama abu vulkanik masih membayangi udara di kawasan pesisir, keselamatan tetap menjadi parameter utama. Namun, setelah kondisi lingkungan kembali normal, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas PJJ yang telah dijalankan akan menjadi bahan penting bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional—agar下一次 darurat alam tidak lagi menjadi ujian mendadak bagi jutaan siswa dan guru di Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR Minta Pengawasan PJJ Diperketat di Wilayah?DPR Minta Pengawasan PJJ Diperketat di Wilayah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR Minta Pengawasan PJJ Diperketat di Wilayah matter?DPR Minta Pengawasan PJJ Diperketat di Wilayah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.