TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

DPR Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diproses Pidana

Published Oktober 24, 2026 · Updated Oktober 24, 2026 · By Elizabeth Jones - tajukpublik.com

Foto : Elizabeth Jones - tajukpublik.com

DPR Dorong Penanganan Pidana terhadap Korporasi dalam Kasus Karhutla

Tajukpublik.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak seharusnya berhenti pada sanksi administratif bagi perusahaan. Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai aparat penegak hukum perlu membawa dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla ke proses pidana apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.

Desakan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026. Sudding menekankan bahwa pembekuan maupun pencabutan izin usaha penting dilakukan, tetapi langkah tersebut belum cukup untuk menjawab dampak luas kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, dan kawasan hutan.

“Jangan hanya membekukan korporasi yang terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tapi harus diproses juga lewat pranata hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban,” kata Sudding.

Ia menilai masyarakat kerap menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensi ketika pembakaran lahan dilakukan demi kepentingan bisnis. Dampaknya bukan hanya hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga gangguan terhadap ruang hidup warga dan kerusakan fungsi ekologis kawasan terdampak.

Penelusuran Izin Konsesi Diminta Menyeluruh

Sudding juga meminta aparat menelusuri kemungkinan praktik suap atau pelanggaran lain dalam penerbitan izin konsesi lahan. Setiap pihak yang terbukti terlibat, baik dari unsur perusahaan maupun birokrasi perizinan, dinilainya perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan hukum yang berlaku.

Perhatian terhadap proses perizinan menjadi penting karena Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap adanya perusahaan yang berulang kali melanggar ketentuan konsesi hutan. Sudding mempertanyakan bagaimana sebuah perusahaan dapat tetap memperoleh izin ketika pelanggaran yang dilakukan telah mencapai 19 kali.

“Berarti kan ada yang bermain di balik proses pemberian izin itu. Ini harus diusut siapa-siapa saja pihak yang bertanggung jawab,” katanya.

Dalam pandangannya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada titik api atau kejadian pembakaran di lapangan. Penyidik juga perlu melihat rangkaian keputusan di tingkat perusahaan, pengawasan internal, hingga penerbitan dan evaluasi izin oleh pihak berwenang. Jalur tersebut dapat membantu menjelaskan apakah kebakaran terjadi akibat kelalaian, pembiaran, atau tindakan yang melanggar hukum.

Dokumen operasional perusahaan, catatan pencegahan kebakaran, serta bukti mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan dapat menjadi bagian penting dalam pemeriksaan. Keterkaitan antara tindakan di lapangan dengan keputusan korporasi dan proses administrasi perizinan juga perlu diuji secara cermat.

Sanksi Administratif Telah Diberlakukan

Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan yang terkait kasus karhutla. Bentuk penindakannya mencakup pencabutan atau pembekuan izin usaha, sekaligus kewajiban melakukan pemulihan ekosistem.

Selain itu, enam perusahaan di Kalimantan telah dikenai pembekuan izin dan paksaan untuk memulihkan ekosistem hutan. Sanksi pemulihan memiliki arti penting karena kerusakan akibat kebakaran tidak selesai ketika api telah padam. Kawasan yang terbakar dapat kehilangan fungsi ekologisnya dan membutuhkan tindakan pemulihan yang benar-benar dijalankan.

Namun, Sudding menegaskan bahwa hasil pengawasan administratif semestinya juga dapat menjadi pintu masuk bagi pengusutan pidana. Temuan tentang ketidakpatuhan perusahaan, pengabaian kewajiban pencegahan, atau masalah dalam perizinan dapat membantu penyidik menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum.

Proses pidana tetap membutuhkan pembuktian yang kuat atas tindakan, akibat, dan peran masing-masing pihak. Karena itu, ia mendorong Polri serta penyidik terkait untuk bekerja secara terkoordinasi dalam mengumpulkan dan menguji bukti. Pendekatan tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada sanksi formal, tetapi mampu menjangkau pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

Karhutla Tidak Hanya Terjadi di Sumatera dan Kalimantan

Sudding mengingatkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan juga muncul di wilayah lain, termasuk Sulawesi Tengah. Ia menyebut adanya karhutla di kawasan hutan lindung Kabupaten Sigi dan beberapa daerah lainnya.

“Meskipun tidak sebesar di Kalimatan dan Sumatera, di Sulawesi Tengah juga terjadi Karhutla. Bahkan ada juga di wilayah Hutan Lindung seperti di Kabupaten Sigi dan beberapa daerah lain,” ucap Sudding.

Keberadaan kebakaran di kawasan hutan lindung menjadi perhatian karena area tersebut memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Penanganan di setiap daerah perlu mempertimbangkan karakter wilayah, kondisi tutupan hutan, serta kebutuhan pencegahan yang dilakukan sebelum musim atau periode rawan kebakaran berlangsung.

Ia meminta pengawasan terhadap izin konsesi dilakukan terus-menerus, bukan hanya ketika karhutla sedang menjadi perhatian publik. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kewajiban perusahaan dijalankan dan potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal.

Perlindungan Saksi dan Peran Publik

Selain pemeriksaan dokumen dan aktivitas korporasi, Sudding meminta perlindungan bagi saksi diperhatikan. Pekerja perusahaan maupun warga sekitar yang mengetahui peristiwa kebakaran dapat memiliki informasi penting, sehingga keamanan dan hak mereka perlu dijaga selama proses hukum berlangsung.

Masyarakat juga diajak turut mengawasi aktivitas perusahaan serta tata kelola perizinan di wilayahnya. Pengawasan publik dapat melengkapi kerja pemerintah dan aparat, terutama untuk memastikan dugaan pelanggaran tidak diabaikan.

Komisi III DPR, kata Sudding, akan mengawal profesionalisme penegakan hukum tanpa mencampuri independensi penyidik. Langkah pidana yang transparan dan berbasis bukti diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas korporasi serta mencegah pengulangan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is DPR Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diproses?

DPR Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diproses is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does DPR Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diproses matter?

DPR Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diproses matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.