Sidak ke Bandung, Menkeu Soroti Belanja Pegawai dan Pelaksanaan PSN
Menkeu Purbaya Lakukan Kunjungan Mendadak ke Kanwil DJPb Jawa Barat
Tajukpublik.com – Pada Senin, 24 Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Bandung. Agenda kunjungan mencakup peninjauan langsung pengelolaan aset, perencanaan fiskal, serta progres sejumlah program strategis pemerintah yang beroperasi di wilayah tersebut.
Disiplin Anggaran Belanja Pegawai Jadi Sorotan
Salah satu pesan utama yang disampaikan Menkeu Purbaya berkaitan dengan tata kelola Belanja Pegawai. Ia menegaskan bahwa realokasi dana untuk menutupi defisit pada pos tersebut tidak boleh mengorbankan program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
"Kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak,"
Menurutnya, perencanaan kebutuhan belanja pegawai wajib dilakukan secara cermat sejak tahap awal siklus anggaran, agar tidak muncul persoalan pagu minus menjelang tutup tahun.
"Kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal. Sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun,"
Sekolah Rakyat: Fasilitas Lengkap, Eksposur Publik Masih Minim
Dari total 26 unit Sekolah Rakyat (SR) yang beroperasi di Jawa Barat, Kanwil DJPb telah menuntaskan survei terhadap 22 di antaranya. Hasil peninjauan menunjukkan kondisi sarana dan prasarana sekolah secara umum baik, lengkap dengan seragam bagi para siswa. Setiap ruang kelas telah dipasangi smartboard, dan masing-masing siswa memperoleh satu unit laptop untuk mendukung proses belajar.
Meski demikian, Menkeu Purbaya menilai program SR belum mendapat perhatian publik yang memadai mengingat berbagai keunggulan yang ditawarkannya.
"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,"
Pemantauan KDKMP dan SPPG di Jawa Barat
Kunjungan juga mencakup pemantauan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Jumlah unit KDKMP di Jawa Barat mencapai 5.970, dengan target survei sebanyak 147 unit. Hingga saat itu, 22 KDKMP telah selesai disurvei, dan sebagian di antaranya sudah rampung dibangun.
Program prioritas lain yang ditinjau adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang jumlahnya di Jawa Barat mencapai 6.794 unit. Target survei ditetapkan sebanyak 199 SPPG, namun realisasinya telah melampaui angka tersebut dengan 275 unit yang selesai disurvei. Kapasitas penyajian tiap SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi per hari. Penerima manfaat mencakup siswa dari jenjang PAUD sampai SMA sederajat, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Kualitas makanan yang disajikan secara umum dinilai baik dan dapat diterima oleh para penerima manfaat.
Permintaan Penyusunan Indeks Penilaian SPPG
Menutup rangkaian kunjungan, Menkeu Purbaya menginstruksikan Ditjen Perbendaharaan untuk merancang indeks penilaian SPPG dengan skala terukur di setiap daerah, misalnya rentang skor 1 hingga 5. Indeks tersebut diharapkan berfungsi sebagai instrumen pengukur tingkat penerimaan serta kualitas pelaksanaan program di lapangan. Lebih jauh, data yang terkumpul dari indeks ini dapat menjadi basis perbandingan kinerja SPPG antar daerah secara nasional, sehingga mutu layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat terus ditingkatkan ke depannya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Sidak ke Bandung Menkeu Soroti Belanja?Sidak ke Bandung Menkeu Soroti Belanja is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Sidak ke Bandung Menkeu Soroti Belanja matter?Sidak ke Bandung Menkeu Soroti Belanja matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.