MenPAN-RB Dorong Transformasi Digital untuk Perkuat Layanan ASN
MenPAN RB Dorong Transformasi Digital: Langkah Strategis Perkuat Layanan ASN
Tajukpublik.com – Jakarta — MenPAN RB Dorong Transformasi Digital menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional SDM BPOM 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) merupakan instrumen krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, baik dalam pelayanan publik maupun pengelolaan internal aparatur sipil negara.
Dalam kesempatan tersebut, Rini memberikan apresiasi terhadap langkah BPOM yang telah mengembangkan sejumlah aplikasi manajemen ASN berbasis AI. Inovasi tersebut, menurutnya, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Pemerintahan digital tentunya bukan hanya tentang bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan layanan ke dalam internal ASN," ujar Rini.
Digitalisasi sebagai Peningkatan Kapasitas SDM
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa modernisasi digital merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaganya. BPOM telah meluncurkan beberapa inovasi teknologi yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan ASN sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik. Langkah ini mencakup pengembangan sistem manajemen talenta hingga penyediaan informasi kepegawaian yang dapat diakses seluruh pegawai secara cepat dan akurat.
Rini menilai bahwa setiap perubahan paradigma digital harus menghadirkan kemudahan bagi pegawai dalam mengakses layanan kepegawaian. Ia menekankan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar mengadopsi teknologi, melainkan memastikan bahwa birokrasi menjadi lebih efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Keterlibatan BPOM dalam Mal Pelayanan Publik
Di samping penguatan layanan digital internal, Rini turut mengapresiasi partisipasi aktif BPOM dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Lembaga tersebut kini tercatat membantu operasional MPP di sekitar 194 unit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
"Badan POM selalu hadir di setiap MPP dan saat ini ada sekitar 194 unit yang ada di MPP. Badan POM juga membantu MPP dan saya berharap nanti sekitar 159 lagi bisa diisi oleh Badan POM," ucap Rini.
Ia menambahkan bahwa BPOM memperoleh penilaian tinggi dalam survei kepuasan masyarakat serta indikator pelayanan publik. Keterlibatan lintas sektor tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa kolaborasi antar lembaga mampu meningkatkan kualitas akses layanan bagi warga secara signifikan.
Arah Birokrasi yang Responsif dan Efektif
Rini menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi tidak boleh berdiri sendiri. Pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan dengan pembenahan internal agar setiap proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan bebas dari pemborosan anggaran. Ia menyerukan percepatan layanan digital serta penguatan sinergi antar lembaga untuk mengawal pengawasan pangan dan kesehatan nasional.
"Kita sedang membenahi birokrasi bersama, jadi birokrasi itu harus responsif, tidak boleh mempersulit rakyat, wajib memberantas keborosan anggaran. Serta mempercepat pelayanan digital, dan menguatkan sinergi antar lembaga untuk mengawal pengawasan pangan dan kesehatan nasional," ujar Rini.
Ia berharap BPOM terus memperluas jangkauan dukungannya agar layanan pengawasan obat dan makanan semakin mudah dijangkau masyarakat. Langkah tersebut sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
FAQ: MenPAN RB Dorong Transformasi Digital
Apa tujuan utama kebijakan digitalisasi yang disampaikan MenPAN-RB?