Sekjen PBB Serukan Penghentian Siklus Konflik dan Krisis Pangan
Guterres Tuntut Putus Rantai Konflik yang Melahirkan Kelaparan
Tajukpublik.com – Dalam forum terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar Selasa, 25 Agustus 2026 di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengangkat isu keterkaitan erat antara kekerasan bersenjata dan ancaman pangan. Forum tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua, difokuskan pada bagaimana dewan dapat berperan dalam meredam krisis pangan baik di tingkat global maupun lokal.
Resolusi 2417 Harus Diberlakukan Tanpa Kompromi
Guterres menegaskan bahwa kaitan antara pertempuran, kekerasan, dan kelaparan merupakan fakta yang tak bisa diabaikan. Ia mengingatkan kembali Resolusi Dewan Keamanan nomor 2417 yang diadopsi pada tahun 2018, yang secara khusus menyoroti hubungan antara konflik dan kerawanan pangan. Menurut sang sekjen, instrumen hukum tersebut wajib dijalankan secara utuh dan konsisten, tanpa penundaan apa pun.
Larangan Merampas Kebutuhan Pokok Warga Sipil
Dalam paparannya, Guterres menginstruksikan seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar tidak menyita atau mengganggu akses masyarakat sipil terhadap sumber daya vital untuk bertahan hidup. Rincian yang ia sebutkan meliputi pangan, benih dan tanaman pangan, hewan ternak, serta pasokan air minum. Lebih lanjut, pihak-pihak berkonflik dilarang menyerang, menghancurkan, memindahkan paksa, atau membuat tidak berfungsi sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut.
Infrastruktur Pangan Wajib Dilindungi
Sekjen PBB juga menekankan bahwa seluruh infrastruktur sipil yang menopang rantai produksi dan distribusi pangan harus mendapat jaminan perlindungan. Kategori yang ia sebutkan mencakup lahan pertanian, unit penggilingan, jaringan irigasi dan air, fasilitas pengolahan serta penyimpanan bahan makanan, hingga simpul-simpul transportasi. Ia menambahkan bahwa konflik dan kekerasan tidak boleh menghalangi petani mengolah tanah, menahan hasil panen, atau mengunci pasokan makanan di gudang-gudang penyimpanan.
Akses Kemanusiaan dan Kepatuhan Hukum
Guterres mendesak agar personel bantuan kemanusiaan memperoleh akses yang aman serta bebas hambatan menuju populasi sipil yang membutuhkan. Ia menyampaikan kecaman keras terhadap pihak-pihak yang mengabaikan kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional. Seluruh negara, tegasnya, berkewajiban menegakkan dan menjamin penghormatan terhadap norma-norma tersebut, sekaligus menggunakan pengaruh diplomatik mereka untuk memastikan kepatuhan.
Sebagai penutup, Guterres menyerukan agar Dewan Keamanan memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan — mulai dari lahan pertanian, sistem air, pasar, fasilitas penyimpanan, pelabuhan, hingga jalur distribusi pasokan.
"Saya mendesak dewan ini menggunakan seluruh alat yang dimilikinya untuk membantu mencegah dan mengakhiri konflik serta mencegah risiko yang muncul berkembang menjadi krisis ketidakstabilan yang lebih luas, khususnya kerawanan pangan."
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Sekjen PBB Serukan Penghentian Siklus Konflik?Sekjen PBB Serukan Penghentian Siklus Konflik is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Sekjen PBB Serukan Penghentian Siklus Konflik matter?Sekjen PBB Serukan Penghentian Siklus Konflik matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.