PBB: Ketiadaan Akuntabilitas terhadap Israel Perburuk Konflik di Palestina
Tajukpublik.com – PBB memperingatkan bahwa ketiadaan akuntabilitas terhadap Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina memperburuk konflik yang berlangsung di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai persoalan tersebut tetap mendesak meskipun gencatan senjata telah diumumkan di Jalur Gaza.
Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Ravina Shamdasani, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan yang terus memburuk. Menurutnya, situasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi warga Palestina.
PBB Soroti Ketiadaan Akuntabilitas di Palestina
Shamdasani mengatakan lebih dari 70.000 orang tewas sejak serangan Israel dimulai pada Oktober 2023. Angka tersebut juga mencakup lebih dari 1.400 orang yang dilaporkan tewas sejak pengumuman gencatan senjata pada Oktober tahun sebelumnya.
PBB menilai angka korban tersebut menggambarkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil masih menjadi masalah besar. Warga di Jalur Gaza, menurut OHCHR, terus menghadapi keadaan yang sangat berat, termasuk keterbatasan kebutuhan dasar dan risiko kematian akibat kelaparan.
Ketiadaan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia telah berlangsung lama, termasuk sebelum Oktober 2023.
PBB juga menaruh perhatian terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penegakan hukum yang tidak berjalan, menurut Shamdasani, dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan dan pelanggaran terus berulang.
Krisis Kemanusiaan Gaza dan Situasi di Tepi Barat
Di Jalur Gaza, hambatan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan menjadi salah satu perhatian utama PBB. Keterbatasan akses bantuan memperparah penderitaan penduduk, terutama ketika warga membutuhkan makanan, layanan kesehatan, perlindungan, dan kebutuhan hidup lainnya.
Situasi tersebut dinilai semakin berbahaya karena kelaparan telah menimbulkan korban jiwa. PBB menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat masuk secara lancar agar warga sipil yang terdampak konflik memperoleh dukungan yang dibutuhkan.
Selain Gaza, PBB menyoroti perkembangan di Tepi Barat yang diduduki. Penyitaan tanah Palestina dilaporkan meningkat, sementara warga Palestina disebut terus menjadi korban setiap hari. Shamdasani juga menyinggung dugaan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina di pusat-pusat penahanan.
Seruan PBB kepada Negara Anggota
Menurut PBB, peningkatan penyitaan tanah dan pelanggaran terhadap warga Palestina di Tepi Barat memperluas dampak konflik. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan situasi keamanan, tetapi juga hak warga untuk hidup, memperoleh perlindungan, serta mempertahankan tempat tinggal dan tanah mereka.
Shamdasani menyerukan penghentian pasokan senjata serta dukungan diplomatik dan keuangan kepada Israel yang dinilai berkontribusi pada berlanjutnya perang. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan kewajiban hukum internasional bagi seluruh negara anggota PBB.
PBB menilai penegakan akuntabilitas, perlindungan warga sipil, dan akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan merupakan unsur penting untuk meredakan krisis Palestina. Tanpa pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran, risiko eskalasi kekerasan di Gaza dan Tepi Barat akan tetap besar.
FAQ tentang Pernyataan PBB soal Palestina
Apa yang dimaksud PBB dengan ketiadaan akuntabilitas?
Ketiadaan akuntabilitas merujuk pada tidak adanya pertanggungjawaban yang memadai atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dugaan kejahatan perang, dan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB menilai kondisi ini dapat memperpanjang dan memperburuk konflik.
Mengapa bantuan kemanusiaan ke Gaza menjadi perhatian PBB?
Bantuan kemanusiaan dibutuhkan warga Gaza untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan layanan kesehatan. PBB menilai hambatan terhadap akses bantuan memperbesar risiko kelaparan dan memperparah krisis kemanusiaan.
Apa yang disoroti PBB di Tepi Barat?
PBB menyoroti meningkatnya penyitaan tanah Palestina, korban warga Palestina yang terus berjatuhan, serta dugaan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina. Menurut OHCHR, perkembangan tersebut menambah penderitaan warga dan memperburuk situasi di wilayah yang diduduki.