TajukPublik
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Kemenkum Pangkas Layanan Pendaftaran Merek Jadi Empat Bulan

Published Oktober 3, 2026 · Updated Oktober 3, 2026 · By Sandra Smith - tajukpublik.com

Foto : Sandra Smith - tajukpublik.com

Kemenkum Percepat Pendaftaran Merek dan Desain Industri

Tajukpublik.com – Kementerian Hukum mulai mempercepat proses pendaftaran merek dan desain industri menjadi empat bulan, dari sebelumnya lima bulan. Perubahan standar waktu pelayanan ini berlaku sejak 1 Oktober 2026 dan diarahkan untuk membuat akses perlindungan kekayaan intelektual lebih cepat bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa percepatan tersebut belum menjadi tujuan akhir. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga diberi target untuk memangkas durasi layanan hingga tiga bulan pada Desember 2026.

“Mulai 1 Oktober, pendaftaran merek dan desain industri kami percepat dari lima bulan menjadi empat bulan. Langkah ini merupakan komitmen Kementerian Hukum mempercepat pelayanan kekayaan intelektual bagi masyarakat,” kata Supratman.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Pasti Ada Solusi di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang hukum, khususnya bagi pemilik usaha, pelaku ekonomi kreatif, pencipta produk, serta pihak yang ingin melindungi identitas dagang dan desain industrinya.

Arti Percepatan bagi Pemohon

Pendaftaran merek memiliki peran penting bagi pelaku usaha karena merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu pihak dengan pihak lain. Sementara itu, desain industri berkaitan dengan tampilan visual suatu produk yang memiliki nilai estetika. Perlindungan atas keduanya membantu pemohon memperoleh kepastian dalam menggunakan aset kekayaan intelektual yang didaftarkan.

Dengan waktu layanan yang lebih singkat, pemohon diharapkan dapat memperoleh kepastian proses lebih cepat. Bagi usaha yang sedang memperluas pasar, menyiapkan identitas produk, atau membangun kepercayaan pelanggan, kepastian tahapan administrasi menjadi hal yang relevan. Namun, percepatan layanan tetap perlu berjalan seiring dengan ketelitian pemeriksaan agar proses perlindungan hak tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Supratman menegaskan bahwa pembenahan pelayanan tidak hanya diukur dari target waktu. Pelaksanaan di lapangan juga perlu dikawal agar komitmen yang telah disampaikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Ajakan Mengawasi Layanan Publik

Masyarakat diminta ikut mengawasi pelayanan Kementerian Hukum dan menyampaikan apabila target perbaikan belum terlaksana. Keterlibatan publik dipandang penting untuk memberi masukan langsung atas hambatan yang mungkin masih terjadi dalam pelayanan.

“Saya mohon dukungan, lakukan patroli siber. Kalau kurang tenaga atau anggaran, beritahu saya supaya kami bisa melakukan upaya perbaikan,” ucap Supratman.

Ajakan tersebut menunjukkan bahwa percepatan layanan memerlukan pengawasan berkelanjutan, bukan hanya penetapan target internal. Masukan dari pemohon dapat membantu instansi melihat persoalan yang muncul pada tahapan pelayanan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia maupun dukungan anggaran.

Kementerian Hukum menyatakan akan memenuhi kebutuhan personel dan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung target tersebut. Apabila terdapat kendala yang berkaitan dengan regulasi atau pembiayaan, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Keuangan. Langkah ini diperlukan agar perbaikan waktu layanan tidak berhenti pada pengumuman kebijakan, melainkan dapat diterapkan secara konsisten.

Penanganan Pengaduan Rumah Dinas BPS

Dalam agenda yang sama, Supratman turut merespons pengaduan mengenai status sebuah rumah dinas Badan Pusat Statistik. Pengaduan itu telah ditindaklanjuti, tetapi dokumen atau bukti yang diajukan belum cukup untuk mengubah kedudukan objek yang dipersoalkan.

“Pengaduan Pak Ismet sudah kami tindak lanjuti, tetapi bukti yang disampaikan belum cukup untuk mengubah status objek tersebut. Objek yang dipersoalkan itu merupakan barang milik negara, yakni rumah dinas Badan Pusat Statistik,” ujar Supratman.

Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut tetap tercatat sebagai barang milik negara. Walaupun perubahan status objek belum dapat dilakukan, pemerintah menyampaikan upaya untuk mencari jalan keluar melalui koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kami upayakan mudah-mudahan beliau nanti bisa mendapatkan rumah dari pembangunan yang dilakukan melalui pembiayaan PSR. Ini sebagai bentuk kepedulian kita,” ujar Supratman.

Percepatan pendaftaran merek dan desain industri, bersama penanganan pengaduan masyarakat dalam kegiatan tersebut, menempatkan respons layanan sebagai perhatian utama Kementerian Hukum. Target berikutnya adalah memastikan pemangkasan waktu menjadi tiga bulan pada Desember 2026 dapat tercapai dengan dukungan sumber daya, pembiayaan, serta pengawasan publik yang memadai.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Kemenkum Pangkas Layanan Pendaftaran Merek Jadi?

Kemenkum Pangkas Layanan Pendaftaran Merek Jadi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Kemenkum Pangkas Layanan Pendaftaran Merek Jadi matter?

Kemenkum Pangkas Layanan Pendaftaran Merek Jadi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.