Kuasa Hukum Wapres Gibran Menolak Pencabutan Gugatan di PTUN Jakarta
Tajukpublik.com – Perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tetap berlanjut setelah tim kuasa hukumnya menyatakan keberatan atas pencabutan gugatan oleh penggugat. Sikap tersebut disampaikan dalam sidang perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Gugatan diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam persidangan, pihak penggugat mengajukan permintaan untuk mencabut perkara. Namun, tim hukum Wapres Gibran yang telah diterima sebagai tergugat II intervensi memilih menolak permohonan itu.
Mochamad Ridha Avisena, anggota tim kuasa hukum Wapres, menjelaskan bahwa proses perkara telah memasuki tahap saling menyampaikan jawaban. Karena itu, majelis hakim meminta sikap seluruh pihak tergugat atas keinginan penggugat untuk menarik kembali gugatannya.
“Karena sudah masuk tahap jawab-menjawab, jadi majelis pun mempertanyakan atas pencabutan itu kesediaannya juga kepada pihak tergugat. Apakah pihak tergugat bersedia, dari Kemendikdasmen, dia akan berkonsultasi dulu,” kata Avisena.
Alasan Menolak Pencabutan Perkara
Tim hukum Wapres menyatakan keberatan karena ingin menjelaskan secara lengkap isu mengenai riwayat pendidikan Gibran yang berkembang di ruang publik. Mereka menilai persidangan dapat menjadi forum untuk menyampaikan dokumen dan penjelasan yang diperlukan secara terbuka.
“Tapi dari kami, karena kami disini mempunyai tujuan untuk menjaga harga dan martabat dari prinsipal kami. Untuk menjelaskan seluruh-seluruhnya dan untuk demi kepentingan umum juga, kami menolak pencabutan tersebut,” ujarnya.
Majelis hakim kemudian mempertimbangkan adanya penolakan dari pihak intervensi. Avisena menyampaikan bahwa permintaan pencabutan gugatan akhirnya tidak diterima setelah majelis mendengar sikap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
“Namun kami juga menyerahkan pertimbangan tersebut kepada Majelis Hakim. Saat tadi juga Majelis Hakim sudah memberikan pertimbangannya oleh karena pihak kami menolak, maka pencabutan gugatannya pun ditolak,” ucapnya.
Keberlanjutan sidang, bagi tim kuasa hukum Wapres, dimaksudkan untuk memberi kepastian dan memperjelas dokumen pendidikan yang dipersoalkan. Mereka menegaskan tidak ada tujuan lain di balik penolakan pencabutan selain memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
“Kami punya kepentingan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya terkait apa yang menjadi isu belakangan ini. Kami berharap hal-hal yang kami perlihatkan terkait dokumen-dokumen pendidikan itu bisa, seharusnya bisa menjadi pertanggungjawaban juga kepada publik secara terbuka,” kata Avisena.
Status Gibran sebagai Tergugat II Intervensi
Gibran masuk ke dalam perkara sebagai tergugat II intervensi setelah tim hukumnya mengajukan permohonan pada 20 Oktober 2026. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut melalui penetapan tanggal 22 Oktober 2026.
Intervensi itu diajukan setelah tim hukum mengetahui adanya gugatan yang menyangkut surat keterangan atau suket sebagai objek sengketa. Kedudukan sebagai pihak intervensi merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Dengan status tersebut, tim hukum Wapres dapat menyampaikan jawaban atas gugatan dan menyerahkan materi yang dipandang relevan bagi pemeriksaan perkara. Jawaban telah diunggah melalui sistem e-Court sebelum disampaikan pula secara langsung kepada majelis hakim.
Dokumen pendidikan Gibran ikut disertakan dalam jawaban itu, mencakup ijazah dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana. Tim hukum menyebut dokumen tersebut dimasukkan lebih awal meski persidangan belum mencapai pembuktian, sehingga dapat dipelajari oleh majelis dan pihak berperkara.
“Jadi, meskipun belum masuk tahap pembuktian, tapi kami supaya runut, kami masukkan saja ijasah-ijasah yang tadi diperlihatkan di dalam jawaban itu. Jadi sudah bisa dipelajari juga oleh majelis dan para pihak,” ujar Avisena.
Sebelum penggugat mengajukan pencabutan, agenda sidang berikutnya semestinya memasuki tahap replik, yakni tanggapan penggugat atas jawaban para tergugat. Tim hukum Wapres mengaku tidak menyangka penggugat kemudian memilih menarik gugatan pada tahap tersebut.
Alasan Penggugat Mengajukan Pencabutan
Dalam persidangan, PT Mercy Toga Kirana diwakili oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Ia menjelaskan alasan pihaknya mengajukan pencabutan gugatan sekaligus meninggalkan sidang atau walk out dalam perkara suket penyetaraan pendidikan Wapres.
Denny menyatakan Kemendikdasmen belum menghadirkan bukti yang dipandangnya sebagai dasar penerbitan surat keterangan tersebut, meskipun permintaan telah disampaikan berulang kali, termasuk oleh ketua majelis hakim.
“Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket,” kata Denny dalam unggahan Instagramnya.
Ia juga mempertanyakan sikap tergugat yang keberatan terhadap pencabutan gugatan. Dalam pandangannya, keberatan itu muncul ketika dokumen dasar penerbitan suket belum disampaikan dalam persidangan.
“Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan,” ujarnya.
Pokok Sengketa dalam Gugatan
Perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT mempersoalkan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan ijazah. Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan secara keseluruhan serta menyatakan keputusan tersebut batal atau tidak sah.
Penggugat juga mempermasalahkan substansi dan prosedur penerbitan keputusan itu. Gugatan mencantumkan dalil bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan pada dokumen primer, diterbitkan oleh pejabat yang dianggap tidak berwenang, dan tidak menggunakan format elektronik sebagaimana dipersyaratkan.
Persidangan PTUN menjadi penting karena forum ini memeriksa sengketa terkait keputusan tata usaha negara. Dalam perkara ini, jalannya pemeriksaan akan menentukan apakah penjelasan, dokumen, dan argumentasi yang telah diajukan para pihak dapat diuji lebih lanjut oleh majelis hakim.
Dengan penolakan atas pencabutan gugatan, proses perkara tidak berhenti pada permohonan penggugat. Tahapan persidangan berikutnya menjadi ruang bagi para pihak untuk mempertahankan posisi masing-masing terkait surat keputusan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Tim Kuasa Hukum Wapres Tolak Pencabutan?
Tim Kuasa Hukum Wapres Tolak Pencabutan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Tim Kuasa Hukum Wapres Tolak Pencabutan matter?
Tim Kuasa Hukum Wapres Tolak Pencabutan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

