Nasional

Kementan: Ketersediaan Tenaga Kesehatan Hewan di Indonesia Baru 50 Persen

xl_1791463863992919_24872d762c_berita_pusat-pemberitaan

Ketersediaan Tenaga Kesehatan Hewan Masih Setengah dari Kebutuhan Nasional

Tajukpublik.com – Pelayanan kesehatan hewan di berbagai daerah Indonesia masih menghadapi kendala besar akibat terbatasnya jumlah petugas. Kementerian Pertanian mencatat kapasitas tenaga kesehatan hewan nasional baru terpenuhi sekitar 50 persen dari kebutuhan yang dihitung melalui ketentuan yang berlaku.

Kekurangan itu tidak terjadi secara merata. Sejumlah daerah di luar Jawa masih membutuhkan tambahan dokter hewan dan paramedik veteriner, terutama di Kalimantan, Papua, serta beberapa wilayah Sumatera. Situasi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan layanan kesehatan hewan untuk menjangkau seluruh masyarakat dan ternak secara optimal.

Kebutuhan Personel di Puskeswan

Koordinator Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Baiq Yunita Arisandi, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga diukur melalui standar pelayanan Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Dalam ketentuan tersebut, setiap Puskeswan idealnya memiliki satu dokter hewan dan dua paramedik veteriner.

“Kalau kita berhitung dengan menggunakan regulasi yang ada, satu Puskeswan membutuhkan satu dokter hewan dan dua paramedik veteriner. Nah saat ini kondisi kita di Indonesia, kecukupan akan tenaga kesehatan hewan ini masih baru 50 persen,” ujar Yunita kepada PRO 3 RRI, Kamis, 8 Oktober 2026.

Komposisi tenaga itu penting karena pelayanan kesehatan hewan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan dan pengobatan. Petugas juga diperlukan dalam kegiatan pencegahan penyakit, pendampingan pemilik hewan, pemantauan kondisi kesehatan ternak, serta pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Ketika jumlah petugas tidak sebanding dengan wilayah pelayanan, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan hewan dapat menjadi lebih terbatas. Daerah dengan cakupan geografis luas membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar pelayanan tidak hanya terpusat di kawasan yang lebih mudah dijangkau.

Kolaborasi dengan Praktisi dan Organisasi Profesi

Untuk menjaga program kesehatan hewan tetap berjalan di wilayah yang kekurangan personel pemerintah, Kementerian Pertanian melibatkan dokter hewan praktisi dan sektor swasta. Kerja sama tersebut dijalankan bersama organisasi profesi, termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI.

Keterlibatan praktisi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintah, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Saat tenaga pemerintah belum mencukupi, dokter hewan dari praktik mandiri maupun pihak swasta dapat membantu memperluas pelaksanaan program di lapangan.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan layanan kesehatan hewan membutuhkan keterhubungan antara pemerintah, profesi veteriner, perguruan tinggi, dan pelaku layanan di daerah. Dukungan lintas pihak diperlukan agar kegiatan pencegahan serta penanganan penyakit tidak berhenti hanya karena keterbatasan tenaga pada satu institusi.

Namun, keterlibatan praktisi tidak menghilangkan kebutuhan untuk memperkuat ketersediaan tenaga secara berkelanjutan. Penempatan petugas yang lebih merata tetap menjadi pekerjaan penting, khususnya di daerah yang selama ini mengalami kekurangan dokter hewan dan paramedik veteriner.

Usulan Internship untuk Lulusan Baru

Ketua Konsil Veteriner Indonesia, Prof. Drh. Teguh Budipitojo, menilai persoalan distribusi perlu memperoleh perhatian yang lebih kuat. Ia mengusulkan program internship bagi dokter hewan baru sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

“Kalau internship, maka sebelum seorang dokter hewan itu memasuki dunia kerjanya, dia harus disebar dulu ke seluruh Indonesia. Harapannya pemerintah kemudian memiliki pegangan untuk menggunakan dokter hewan baru ini menyebar ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Teguh.

Gagasan tersebut diarahkan untuk membuka pengalaman kerja awal bagi lulusan baru di berbagai wilayah Indonesia. Pada saat yang sama, program itu dapat membantu daerah yang belum memiliki cukup tenaga kesehatan hewan untuk menjalankan pelayanan dasar.

Lulusan baru cenderung memilih kota-kota besar sebagai tempat bekerja. Pola ini dapat membuat kebutuhan tenaga di daerah terpencil atau wilayah dengan fasilitas terbatas lebih sulit terpenuhi. Melalui internship, penyebaran dokter hewan baru diharapkan dapat berlangsung lebih terencana sebelum mereka menentukan jalur karier berikutnya.

Penempatan yang tepat juga memerlukan pemetaan kebutuhan yang jelas. PDHI bersama perguruan tinggi dapat berperan dalam mengidentifikasi wilayah prioritas, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan potensi penugasan bagi dokter hewan. Dengan peta kebutuhan yang lebih rinci, distribusi personel dapat diarahkan ke lokasi yang paling memerlukan dukungan.

Menjaga Mutu Layanan Veteriner

Selain persoalan jumlah dan persebaran, standar kompetensi dokter hewan tetap harus dijaga di seluruh Indonesia. Teguh menekankan pentingnya kualitas lulusan yang setara meskipun mereka berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Standar nasional diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha peternakan memperoleh layanan veteriner dengan mutu yang dapat diandalkan.

Kebutuhan tenaga Puskeswan sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007. Regulasi itu menetapkan susunan petugas berupa satu dokter hewan dan dua paramedik veteriner. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam menghitung kesenjangan tenaga yang saat ini masih cukup besar.

Penguatan layanan kesehatan hewan memiliki arti luas bagi masyarakat, terutama bagi pemilik hewan dan pelaku peternakan yang membutuhkan akses pemeriksaan, pencegahan penyakit, serta pendampingan kesehatan ternak. Ketersediaan petugas yang memadai membantu memastikan layanan dapat hadir lebih dekat dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah dan organisasi profesi diharapkan terus memperluas kerja sama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan. Penambahan personel, distribusi yang lebih adil, pemetaan wilayah prioritas, serta penjagaan mutu pendidikan veteriner menjadi bagian yang saling berkaitan untuk memperluas jangkauan layanan di seluruh Indonesia.

Frequently Asked Questions

What is Kementan?

Kementan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Kementan matter?

Kementan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *