Nasional

DPR RI Soroti Pencatatan Aset 13 Rumah di Lapas Cibinong

xl_1790859766366244_21dd5dd706_berita_pusat-pemberitaan

DPR Dorong Kejelasan Status 13 Rumah di Lingkungan Lapas Cibinong

Tajukpublik.com – Keberadaan 13 rumah di kawasan Lapas Cibinong yang belum tercatat sebagai aset kementerian menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai seluruh bangunan pemerintah seharusnya memiliki pencatatan aset yang jelas, terutama jika pembangunannya berkaitan dengan penggunaan anggaran resmi negara.

Sugiat menyampaikan bahwa administrasi aset bukan sekadar urusan dokumen, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban pengelolaan fasilitas publik. Pencatatan yang tertib diperlukan agar asal pembiayaan, status kepemilikan, penggunaan bangunan, serta pihak yang bertanggung jawab dapat ditelusuri dengan terbuka.

“Kalau ada aset berupa gedung yang dikelola lembaga atau instansi pemerintah, seharusnya memang didaftarkan sebagai aset. Apalagi, pembangunan fasilitas pemerintah menggunakan anggaran resmi yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pertanyaan tentang sumber pembiayaan dan peruntukan

Ia menekankan bahwa pengadaan barang maupun pembangunan fasilitas melalui anggaran negara harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks 13 rumah tersebut, perhatian DPR mencakup asal dana pembangunan dan kepastian kepemilikan bangunan.

Persoalan ini dinilai semakin perlu diperjelas karena rumah-rumah tersebut berdiri di atas tanah milik negara. Artinya, selain status fisik bangunan, penggunaan lahannya juga harus memiliki dasar peruntukan yang tegas. Kejelasan tersebut dibutuhkan agar fasilitas yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan dapat dikelola sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Sugiat tidak ingin menarik kesimpulan sebelum pemeriksaan selesai dilakukan. Ia meminta semua pihak menunggu hasil penelusuran resmi, termasuk untuk menjawab kemungkinan adanya sumber pembiayaan di luar anggaran yang tercatat.

“Saya tidak ingin berprasangka atau menduga-duga kalau anggarannya berasal dari luar, bagaimana mekanismenya. Sementara itu, tanah yang digunakan merupakan aset negara dan peruntukannya juga perlu diperjelas,” katanya.

Pemeriksaan internal diharapkan membuka seluruh fakta

Penanganan persoalan ini diserahkan kepada Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang tengah menjalankan pemeriksaan internal. Proses tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai status 13 rumah, riwayat pembangunannya, serta mekanisme pengelolaan fasilitas di lokasi tersebut.

Bagi institusi pemerintah, inventarisasi aset memiliki fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas. Catatan aset membantu memastikan bangunan tidak digunakan tanpa dasar yang jelas, memudahkan pengawasan anggaran pemeliharaan, dan mendukung pengambilan keputusan ketika fasilitas akan diperbaiki, dialihkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan kedinasan.

Dalam kasus di Lapas Cibinong, hasil pemeriksaan dapat menjadi pijakan untuk membenahi tata kelola secara lebih luas. Jika terdapat kekurangan administrasi, langkah korektif diperlukan agar pencatatan dan pengawasan aset ke depan berjalan lebih tertib. Jika ada persoalan lain yang ditemukan, penanganannya perlu dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Informasi soal barang yang disebut hilang

Selain menyoroti status bangunan, Sugiat mengaku memperoleh informasi mengenai sejumlah barang yang dilaporkan hilang sesudah inspeksi lapangan. Ada pula barang yang disebut sebagai milik petugas, padahal bangunan tersebut diketahui diperuntukkan sebagai rumah dinas.

Hal itu menambah pentingnya pemeriksaan menyeluruh. Status rumah dinas, barang inventaris, dan barang pribadi perlu dibedakan secara jelas agar tidak memunculkan kerancuan dalam pengelolaan maupun penertiban fasilitas. Penjelasan yang didasarkan pada pemeriksaan akan membantu menghindari kesimpulan yang terburu-buru.

Rumah dinas pada dasarnya berkaitan dengan dukungan fasilitas bagi pelaksanaan tugas pegawai. Karena itu, pengelolaannya perlu disertai ketentuan penggunaan, pencatatan barang, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan administrasi juga penting untuk melindungi semua pihak, baik institusi maupun petugas yang menggunakan fasilitas tersebut.

“Kita percaya dan berbaik sangka bahwa pemeriksaan Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan akan membongkar seluruh persoalan ini. Harapannya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk melangkah menuju pengelolaan fasilitas yang lebih baik,” ucapnya.

Menunggu hasil pemeriksaan sebagai dasar pembenahan

Perhatian Komisi XIII DPR RI terhadap 13 rumah di Lapas Cibinong menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset negara. Fokusnya bukan hanya pada ada atau tidaknya pencatatan bangunan, tetapi juga pada kepastian sumber dana, status penggunaan tanah negara, fungsi fasilitas, dan pengelolaan barang di dalamnya.

Pemeriksaan internal diharapkan menghasilkan penjelasan yang dapat diuji dan menjadi dasar perbaikan. Dengan tata kelola aset yang rapi, setiap fasilitas pemerintah dapat digunakan sesuai peruntukan, diawasi secara efektif, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Frequently Asked Questions

What is DPR RI Soroti Pencatatan Aset 13 Rumah?

DPR RI Soroti Pencatatan Aset 13 Rumah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does DPR RI Soroti Pencatatan Aset 13 Rumah matter?

DPR RI Soroti Pencatatan Aset 13 Rumah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *