Visit Agenda: Pemkot Bekasi Komitmen Perkuat Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Visit Agenda: Pemkot Bekasi Perkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Visit Agenda menjadi tema utama dalam upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk menegaskan komitmen pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam agenda kunjungan dan sosialisasi yang diadakan pada 25 Juni 2026, Ridwan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), mengungkapkan langkah strategis yang telah dilakukan serta rencana penguatan program penanggulangan kekerasan di wilayah tersebut. Dengan adanya visit agenda ini, Pemkot Bekasi berharap masyarakat lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan kasus kekerasan, serta mendukung kebijakan perlindungan yang lebih efektif.

Inisiatif Pemkot Bekasi untuk Meminimalkan Kekerasan

Pemkot Bekasi memprioritaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai inisiatif yang dirancang secara komprehensif. Salah satu strategi utama adalah penyuluhan rutin kepada masyarakat, terutama di kalangan ibu rumah tangga dan remaja. Ridwan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan organisasi masyarakat (OSM) dan lembaga kependudukan lainnya. Dalam visit agenda, Pemkot Bekasi juga memperkenalkan program pelatihan pengasuh anak dan pengelola rumah tangga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu kegiatan kunci dalam visit agenda adalah pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk korban kekerasan. Pusat ini menjadi satu-satunya titik koordinasi yang menyediakan layanan pendampingan, terapi trauma, dan bantuan hukum secara langsung. Ridwan menyebutkan bahwa telah ada 12 pusat layanan ini yang beroperasi di berbagai kecamatan, dan jumlahnya akan terus ditingkatkan. “Kita juga berkolaborasi dengan PKK Kota Bekasi dan berbagai organisasi perempuan lainnya,” tuturnya, menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung program Visit Agenda.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bekasi

Dalam wawancara tersebut, Ridwan memaparkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi masih terjadi, meskipun penanganannya telah lebih baik. Menurut data yang disampaikannya, sebanyak 182 kasus kekerasan tercatat selama tahun 2025, dengan kekerasan fisik menjadi yang paling dominan. Jumlah ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang tindakan kekerasan. “Dengan visit agenda, kita bisa memberikan informasi yang jelas dan membantu korban lebih cepat merasa aman untuk melaporkan kekerasan,” jelas Ridwan.

Kasus penyekapan yang terjadi di Kota Bandung menjadi momentum bagi Pemkot Bekasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Dalam visit agenda, Ridwan mengatakan bahwa DPPPA sedang menyusun program baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindakan kekerasan. Selain itu, Pemkot Bekasi juga berencana meluncurkan aplikasi mobile yang memudahkan korban melaporkan kasus secara online. “Aplikasi ini akan terhubung langsung dengan pusat pelayanan, sehingga proses penanganan bisa lebih cepat,” tambahnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Visit Agenda

Visit Agenda tidak hanya menjadi kegiatan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kekerasan. Ridwan menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan anak. “Kita mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi lingkungan sekitar, karena kekerasan sering kali terjadi di rumah atau di lingkungan terdekat,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa DPPPA Kota Bekasi akan memberikan insentif bagi pelapor yang aktif dalam program ini.

Kasus kekerasan yang dilaporkan melalui Visit Agenda biasanya ditangani dalam waktu 24 jam. Layanan pendampingan yang diberikan mencakup bantuan psikologis, konseling, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan pengadilan. “Dengan adanya layanan ini, korban kekerasan bisa mendapatkan perlindungan segera dan perawatan yang komprehensif,” kata Ridwan. Ia menambahkan bahwa DPPPA Kota Bekasi juga berupaya mengubah sikap masyarakat yang cenderung mengabaikan kekerasan karena dianggap hal biasa.

Dalam visit agenda, Ridwan juga menyampaikan bahwa DPPPA Kota Bekasi akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan. Selain itu, pihaknya berencana meluncurkan kampanye media sosial yang menggambarkan dampak kekerasan terhadap perempuan. “Kami ingin memperluas jangkauan informasi agar lebih banyak masyarakat tahu bagaimana cara mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan,” ujarnya. Visi ini sejalan dengan tujuan Visit Agenda yang ingin menjadi pusat informasi dan edukasi terkini tentang kekerasan terhadap perempuan.