Menata Ulang Arah Pembangunan Jawa Barat: Keadilan Antarwilayah Jadi Garis Keras 2025–2029
Tajukpublik.com – Periode pembangunan lima tahun ke depan di Jawa Barat, yang akan berjalan sepanjang 2025 hingga 2029, membawa satu pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ekonomi yang tercatat di angka-angka makro benar-benar menyentuh seluruh lapisan warga, ataukah ia tetap menjadi privilese segelintir kawasan dan kelompok? Di tengah dinamika tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menyuarakan tuntutan agar pemerataan menjadi prinsip tak bisa dinegosiasikan dalam setiap kebijakan pembangunan provinsi.
Ono menegaskan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan daerah tidak boleh lagi diukur semata-mata dari laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau indikator agregat lainnya. Yang sama pentingnya, bahkan lebih menentukan, adalah sejauh mana otoritas publik mampu mereduksi jurang ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda kapasitasnya.
“Pembangunan bukan hanya tumbuh. Tetapi juga merata dan dirasakan masyarakat.”
Pernyataan itu disampaikan Ono pada Minggu, 30 Agustus 2026, di Kota Bandung, ketika ia menggarisbawahi urgensi agar agenda pembangunan Jabar tidak lagi condong ke satu arah. Bagi legislator tersebut, keadilan spasial dan keadilan sosial merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan yang bermartabat.
Kesenjangan Perkotaan–Perdesaan: Masalah yang Belum Tuntas
Jawa Barat merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Jawa. Konsekuensinya, konsentrasi aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik cenderung menumpuk di koridor perkotaan—Bandung, Bekasi, Depok, dan beberapa pusat pertumbuhan lainnya. Sementara itu, ribuan desa di kawasan selatan, utara, dan pegunungan masih bergulat dengan keterbatasan akses jalan, irigasi pertanian, fasilitas kesehatan dasar, serta konektivitas ekonomi yang memadai.
Ono menyoroti bahwa ketimpangan ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ia berimplikasi langsung pada kemampuan warga pedesaan untuk mengakses pasar, memperoleh pendidikan berkualitas, dan mengembangkan mata pencaharian produktif. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, jurang tersebut akan melebar seiring percepatan urbanisasi dan industrialisasi di kawasan pesisir serta koridor utara.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara masyarakat di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik dan akses ekonomi.”
Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Kelompok yang Butuh Prioritas Khusus
Di luar dimensi geografis, Ono juga menekankan perlunya perhatian khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah provinsi. Ia menilai bahwa manfaat pembangunan selama ini cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang sudah memiliki modal, akses, dan jaringan. Jika pola itu dibiarkan, pembangunan justru akan memperlebar stratifikasi sosial alih-alih meredamnya.
Implikasinya, setiap program infrastruktur, subsidi, atau insentif ekonomi yang dirancang untuk periode 2025–2029 harus melewati uji keadilan: apakah kelompok paling rentan diuntungkan, ataukah mereka kembali terpinggirkan? Pertanyaan itu, menurut Ono, harus menjadi filter utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan multi-tahunan pemerintah provinsi.
Konektivitas sebagai Kunci: Dari Jalan ke Peluang Ekonomi
Salah satu rekomendasi konkret yang diayukan Ono adalah penguatan konektivitas fisik dan digital antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Dalam praktiknya, ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan penghubung, jaringan irigasi untuk lahan pertanian, fasilitas layanan publik dasar (kesehatan, pendidikan, administrasi), serta infrastruktur digital yang memungkinkan warga desa mengakses pasar, perbankan, dan informasi secara setara.
Langkah semacam ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia merupakan prasyarat agar masyarakat pedesaan dapat berpartisipasi dalam rantai nilai ekonomi modern—mulai dari distribusi hasil pertanian, pengembangan usaha mikro-kecil berbasis lokal, hingga pemanfaatan ekonomi digital. Tanpa akses, potensi ekonomi desa akan tetap tertidur dan tidak pernah berkontribusi pada pertumbuhan agregat.
“Jabar harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama.”
Dimensi Politik dan Akuntabilitas
Desakan dari bangku DPRD ini juga membawa dimensi akuntabilitas politik. Dengan menempatkan pemerataan sebagai tolok ukur keberhasilan, Ono secara implisit meminta agar evaluasi kinerja pemerintah provinsi tidak lagi bergantung pada narasi pertumbuhan semata. DPRD, sebagai lembaga pengawasan, diharapkan menggunakan mandat konstitusionalnya untuk memastikan bahwa alokasi anggaran, penentuan prioritas proyek, dan implementasi kebijakan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan antarwilayah.
Periode 2025–2029 akan menjadi ujian nyata bagi komitmen tersebut. Jika pembangunan Jabar tetap berjalan pada lintas yang sudah mapan—terkonsentrasi di koridor ekonomi yang sudah terbentuk—maka janji pemerataan akan tinggal retorika. Sebaliknya, jika pemerintah provinsi mampu mengalihkan sebagian signifikan sumber daya ke kawasan yang selama ini terpinggirkan, maka Jawa Barat berpotensi menjadi rujukan nasional dalam tata kelola pembangunan yang inklusif.
Yang jelas, bagi Ono Surono dan fraksi-fraksi pendukungnya di DPRD, tidak ada ruang kompromi: keadilan pembangunan bukan opsi kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan dalam setiap rupiah anggaran dan setiap kilometer jalan yang dibangun.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Legislator Dorong Penguatan Pemerataan Pembangunan di Jabar?
Legislator Dorong Penguatan Pemerataan Pembangunan di Jabar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Legislator Dorong Penguatan Pemerataan Pembangunan di Jabar matter?
Legislator Dorong Penguatan Pemerataan Pembangunan di Jabar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.