Topics Covered: PKP Siapkan Rp2,2 Triliun untuk Percepat Pembangunan Huntap Pascabencana Sumatra

PKP Alokasikan Rp2,2 Triliun Percepat Huntap Pascabencana Sumatra

Topics Covered – Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PKP) telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana alam yang mengguncang pulau Sumatra. Dengan dana yang disiapkan, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih cepat dan lebih efisien bagi masyarakat yang rumahnya hancur atau rusak berat.

Strategi Kementerian PKP

Kementerian PKP telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan pelaksanaan huntap berjalan optimal. Maruarar Sirait, Menteri PKP, menyatakan bahwa kebijakan, program, anggaran, serta desain hunian tetap sudah rampung. Teknologi RISHA (Rapid Housing and Infrastructure System for Asia) dan bata interlock presisi dipilih karena telah terbukti efektif dalam proyek-proyek sebelumnya. “Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga siap diterapkan,” tambah Maruarar dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

“Kami yakin teknologi yang dipilih akan mempercepat proses konstruksi serta mengurangi risiko kesalahan desain,” tutur Maruarar, yang juga memastikan bahwa setiap unit hunian tetap akan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan tinggal. Teknologi RISHA, yang dirancang khusus untuk daerah rawan bencana, memungkinkan pembangunan rumah yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Sementara bata interlock presisi dikenal tahan lama dan ramah lingkungan, sehingga cocok untuk lingkungan jangka panjang.

Kerja Sama dan Distribusi Proyek

Kementerian PKP tidak hanya fokus pada teknologi tetapi juga pada koordinasi lintas sektor. Dalam rapat tersebut, Menteri Maruarar mengusulkan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan proses pemanfaatan dana berjalan transparan. Ia juga menegaskan bahwa 57 orang tenaga pendukung akan ditempatkan di Aceh, 35 di Sumatra Utara, dan 30 di Sumatra Barat untuk mempercepat pengawasan dan pelaksanaan proyek.

Dalam proyek ini, pembangunan huntap komunal menjadi prioritas utama, sementara hunian in-situ dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi terus berlangsung, terutama dalam skema gotong royong untuk mempercepat distribusi hunian. Rencananya, total 2.603 unit hunian tetap akan selesai pada Oktober 2026, dengan distribusi 1.103 unit di Sumatra Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatra Barat.

“Kementerian PKP menjadi pilar utama dalam penyediaan hunian tetap karena sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Kami harapkan ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan agar anggaran bisa teralokasikan tepat waktu,” kata Mendagri Tito Karnavian, yang juga ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatra.

Harapan Masyarakat dan Proyeksi Waktu

Dengan dana sebesar Rp2,2 triliun, Kementerian PKP berharap dapat memberikan kepastian bagi para korban bencana yang masih tinggal di tenda atau perahu. Program ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang paling rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan keluarga miskin. “Hunian tetap komunal sangat ditunggu oleh masyarakat karena memudahkan akses ke fasilitas umum, seperti sekolah, pusat kebugaran, dan tempat ibadah,” jelas Tito. Ia menekankan bahwa proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan bencana di daerah-daerah yang sering mengalami gempa, banjir, atau tsunami.

Kementerian PKP juga memperkirakan bahwa dengan dana yang dialokasikan, pembangunan huntap akan selesai dalam waktu 6-9 bulan. Ini mencakup proses perencanaan, pengadaan bahan, dan pengerjaan fisik. Selain itu, pihaknya berencana melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas hunian tetap. “Kami berharap melalui Topics Covered ini, masyarakat akan mendapatkan hunian yang layak dan aman,” kata Maruarar. Dengan demikian, proyek ini bukan hanya tentang penyediaan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat infrastruktur dan sistem tanggap darurat di daerah rawan bencana.

Manfaat Jangka Panjang

Penyediaan huntap pascabencana Sumatra tidak hanya berdampak pada masa jangka pendek, tetapi juga membuka peluang pembangunan jangka panjang. Rumah-rumah yang dibangun akan menjadi bagian dari ekosistem kota dan desa yang lebih resilien terhadap bencana. Maruarar Sirait menambahkan bahwa selain menangani kebutuhan segera, proyek ini juga dirancang untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebutuhan perumahan. “Program ini menggabungkan peran pemerintah dan masyarakat, sehingga distribusi hunian lebih cepat dan efektif,” jelasnya.

“Dengan sistem gotong royong melalui Yayasan Buddha Tzu Chi, kita bisa mempercepat pengerjaan unit hunian yang dibutuhkan masyarakat,” kata Tito. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci suksesnya program ini. Selain itu, dana yang dialokasikan akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran drainase, yang juga menjadi prioritas dalam upaya pemulihan pasca-bencana.

Dengan menggabungkan teknologi RISHA, bata interlock presisi, dan kerja sama dengan berbagai pihak, Kementerian PKP berkomitmen untuk memastikan keberhasilan program huntap ini. Ang