Komisi X Minta Sistem Pendidikan Adaptif Menghadapi Ancaman Bencana
Tajukpublik.com – Di Jakarta, Senin (24/8/2026), anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membangun arsitektur pendidikan yang responsif dan antisipatif terhadap potensi bencana. Ia menekankan bahwa keberlangsungan proses belajar serta hak anak atas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh kecepatan respons pascakejadian, melainkan harus dilindungi melalui mekanisme preventif yang terstruktur. Desakan Komisi X Minta Sistem Pendidikan yang adaptif menjadi landasan utama dari pernyataan tersebut.
“Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat.”
Data yang Mendasari Urgensi Adaptasi
Urgensi penguatan ketangguhan sektor pendidikan terhadap ancaman bencana diperkuat oleh data Peta Risiko Bencana BNPB tahun 2023. Dokumen tersebut mencatat bahwa lebih dari 70 ribu satuan pendidikan tersebar di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana kategori sedang hingga tinggi. Fakta ini, menurut Lestari, menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan protokol kedaruratan secara konsisten dan terukur di setiap kawasan yang terdampak. Tanpa langkah struktural yang berkelanjutan, ribuan sekolah akan terus berada dalam posisi rentan setiap kali bencana melanda wilayahnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan reaktif—yakni merespons hanya setelah bencana terjadi—sudah tidak memadai untuk skala ancaman yang dihadapi Indonesia. Lestari menyerukan transformasi struktural dalam kurikulum dan tata kelola pendidikan agar mampu menyerap guncangan tanpa menghentikan proses belajar. Serangkaian bencana yang melanda berbagai wilayah dalam waktu dekat, baginya, menjadi bukti empiris bahwa kesiapan preventif bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditunda.
Mekanisme Pembelajaran Darurat sebagai Kewajiban Negara
Ia meminta pemerintah segera merumuskan mekanisme pembelajaran darurat yang efektif bagi wilayah-wilayah yang dilanda bencana. Mekanisme ini harus menjamin keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik, sekaligus mempertahankan jalannya proses belajar-mengajar tanpa interupsi total. Keselamatan guru dan siswa, pemenuhan hak belajar, serta pemulihan sektor pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap skenario penanganan
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Komisi X Minta Sistem Pendidikan Adaptif?
Komisi X Minta Sistem Pendidikan Adaptif is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Komisi X Minta Sistem Pendidikan Adaptif matter?
Komisi X Minta Sistem Pendidikan Adaptif matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.