New Policy: Silvo-Akuakultur Dorong Ketahanan Pangan Pesisir Berkelanjutan

Penelitian Silvo-Akuakultur Berdampak Besar pada Ketahanan Pangan Pesisir Berkelanjutan

New Policy – Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan di daerah pesisir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan new policy baru yang mengintegrasikan silvo-akuakultur sebagai strategi pengelolaan sumber daya secara ekonomis dan lingkungan. New policy ini berfokus pada penerapan model ekosistem mangrove dengan budidaya perikanan, yang berpotensi mengurangi tekanan terhadap ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan produksi makanan lokal. Dalam webinar OceanFarm ke-8 yang diadakan pada Selasa (23/6/2026), Hidayat Suryanto Suwoyo, Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Budidaya Laut BRIN, menjelaskan bahwa new policy bertujuan memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Model ini juga menawarkan solusi inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pesisir yang terbatas.

Konsep Silvo-Akuakultur: Kombinasi Ekologi dan Produksi

New policy BRIN menekankan pentingnya silvo-akuakultur sebagai bentuk pengelolaan pesisir yang holistik. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penghalang alami dari erosi, tetapi juga sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk produksi perikanan. Hidayat menjelaskan bahwa dengan menggabungkan kegiatan budidaya tambak dengan konservasi mangrove, penggunaan lahan bisa dipertahankan secara efisien tanpa mengorbankan lingkungan. “Silvo-akuakultur adalah solusi yang menggabungkan keberlanjutan ekosistem dengan kebutuhan pangan masyarakat pesisir,” tambahnya.

“Dengan new policy ini, kita bisa menciptakan kebijakan yang mendukung penggunaan lahan pesisir secara berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan hasil panen, model ini juga memastikan bahwa ekosistem mangrove tetap terjaga,” kata Hidayat.

Kebijakan baru tersebut dirancang untuk mengatasi kekurangan sistem tradisional, di mana penggunaan lahan pesisir sering kali menyebabkan degradasi ekosistem. Dalam new policy, pengelolaan lahan dilakukan secara terpadu, dengan zona mangrove sebagai penyangga dan tambak sebagai area produksi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan berkelanjutan. Menurut Hidayat, keberhasilan model ini bergantung pada komitmen pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakannya.

Potensi Ekonomi dan Lingkungan dari Silvo-Akuakultur

New policy BRIN menyoroti bahwa silvo-akuakultur dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir secara signifikan. Dengan menjaga kelestarian mangrove, petani tambak tidak hanya memiliki akses ke sumber daya alami seperti plankton dan ikan kecil, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan tambahan buatan. Integrasi ini menciptakan keuntungan ekonomi, seperti pengurangan biaya produksi dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, manajemen air yang optimal dalam sistem silvo-akuakultur dapat mengurangi risiko banjir dan kekeringan, memberikan dampak yang lebih luas terhadap keberlanjutan daerah pesisir.

“Silvo-akuakultur bukan hanya solusi untuk ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk melindungi ekosistem yang sudah rusak. New policy BRIN berharap mendorong adopsi model ini di lebih banyak wilayah,” ujarnya.

Hasil riset menunjukkan bahwa penggunaan model silvo-akuakultur dapat meningkatkan produktivitas tambak hingga 30% dibandingkan sistem konvensional. Ini terjadi karena ketersediaan sumber daya alami yang lebih baik serta pengurangan polusi dari limbah budidaya. Selain itu, sistem ini juga mengurangi risiko kerusakan mangrove karena pemanfaatan lahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. “Dengan new policy ini, kita bisa menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan,” imbuh Hidayat.

Implementasi Praktis dan Kebutuhan Pendukung

Pengembangan silvo-akuakultur memerlukan pendekatan yang konsisten, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. New policy BRIN berupaya memfasilitasi implementasi model ini dengan memberikan dukungan teknis dan kebijakan. Salah satu langkah utamanya adalah memperluas penelitian lapangan di berbagai wilayah seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, yang sudah menjadi contoh sukses dalam mengintegrasikan budidaya udang, bandeng, rumput laut, dan kepiting bakau dengan ekosistem mangrove.

“Implementasi new policy membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dalam produksi pangan pesisir,” kata Hidayat.

Menurutnya, penggunaan bahan alami seperti pupuk organik dan media pembibitan dari limbah budidaya juga menjadi bagian penting dari new policy. Ini selaras dengan prinsip ekonomi sirkular yang diterapkan dalam sistem silvo-akuakultur. Selain itu, new policy juga mendorong pengembangan teknologi pertanian pesisir yang ramah lingkungan, seperti penggunaan sensor air dan sistem irigasi terpadu, untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Kelanjutan Ekosistem Mangrove: Tantangan dan Peluang

Walau new policy BRIN telah menetapkan arah pengembangan silvo-akuakultur, beberapa tantangan masih menghalangi penerapannya secara luas. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat pesisir tentang manfaat ekosistem mangrove yang terus berkurang akibat degradasi lahan. Menurut Hidayat, kebijakan baru ini juga memerlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. “Selain itu, kebijakan harus didukung oleh regulasi yang memastikan ekosistem mangrove tidak disalahgunakan,” lanjutnya.

“Kita perlu memperkuat new policy dengan pendampingan lapangan yang intensif. Hal ini akan membantu masyarakat mengadopsi model ini secara bertahap, tanpa menyebabkan gangguan pada ek