KemenHAM Gelar Rapat Perdana Pembentukan NCP Akselerasi Aksesi Keanggotan OECD

Indonesia Percepat Aksesi OECD Lewat Pembentukan NCP

Tajukpublik.com – Jakarta menjadi tempat diselenggarakannya pertemuan awal yang membahas pembentukan National Contact Point (NCP) Indonesia. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta berbagai organisasi masyarakat sipil. Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, dengan tujuan memperkuat implementasi Responsible Business Conduct (RBC).

Langkah ini juga berfungsi untuk mempercepat proses aksesi Indonesia ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) beserta technical review yang menyertainya. Sofia Alatas, yang menjabat sebagai Plt. Dirjen IDP KemenHAM, menjelaskan bahwa pertemuan perdana ini dirancang secara inklusif guna menyerap aspirasi yang holistik seputar tata kelola bisnis dan hak asasi manusia.

“Upaya pembentukan NCP menjadi cerminan bahwa perusahaan wajib memperhatikan aspek-aspek HAM demi perlindungan hak-hak masyarakat dan pekerja,” tegasnya.

Pembentukan NCP diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap persoalan bisnis dan HAM. Mekanisme ini juga menjadi bagian penting dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Senada dengan itu, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Fajar Usman, menyambut baik pembentukan NCP.

“Kami optimistis aksesi OECD dan pembentukan NCP meningkatkan perhatian pemerintah terhadap isu bisnis dan HAM,” ujarnya.

Mekanisme ini memastikan bahwa potensi pelanggaran hak lingkungan, pekerja, maupun dampak sosial oleh perusahaan nasional maupun multinasional dapat diantisipasi secara optimal. Melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga ini, penyelarasan kebijakan maupun standarisasi HAM di sektor bisnis sebagai langkah kolaboratif.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kriteria OECD serta membuktikan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin tata kelola bisnis yang bertanggung jawab di kawasan global.

Inisiatif Pendukung KemenHAM

KemenHAM Tugaskan Penggerak HAM, Identifikasi Persoalan di Tingkat Desa. KemenHAM Dorong ASN Kuasai Analisis Hak Asasi Manusia. KemenHAM: RANHAM Generasi Keenam Perluas Cakupan Isu HAM Nasional.