KSP Dudung Ungkap Soal Ekspor LTJ, Lebih dari 100 Kapal Sempat Tertahan

KSP: Ketidakpastian Aturan LTJ Tahan Ekspor Lebih dari 100 Kapal

Tajukpublik.com – Kantor Staf Presiden (KSP) mengonfirmasi bahwa sejumlah kapal ekspor mengalami penundaan akibat adanya kebingungan dalam penerapan regulasi logam tanah jarang (LTJ). Jumlah kapal yang tertahan diperkirakan mencapai lebih dari seratus unit. Situasi ini muncul karena adanya perbedaan pandangan antarinstansi pemerintah terkait implementasi aturan tersebut.

“Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan ada ratusan kapal yang tertunda. Hal tersebut tentu memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian nasional,” ujar Kepala KSP Dudung Abdurachman dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Proses Ekspor Kembali Berjalan

Dudung menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan Bea Cukai, PT Sucofindo, serta berbagai instansi lain yang berkepentingan. Melalui komunikasi tersebut, proses ekspor kini telah kembali normal. Namun, penyempurnaan regulasi masih terus dilakukan untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

Komoditas yang paling banyak terdampak adalah produk alumina, katoda tembaga, serta berbagai turunan nikel. Ketiga produk ini mengandung unsur logam tanah jarang sebagai mineral ikutan, bukan sebagai komoditas utama yang diekspor.

Larangan Ekspor Hanya untuk LTJ Murni

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung telah menegaskan posisi pemerintah yang tetap mendorong pengolahan LTJ di dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan industri nasional, termasuk sektor industri berteknologi tinggi.

“LTJ harus diolah di dalam negeri dan dimanfaatkan untuk pengembangan industri serta penguasaan teknologi tinggi. Sudah ada lembaga yang ditugaskan, yaitu Badan Mineral Indonesia,” jelas Yuliot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Pemerintah juga terus melakukan kajian mengenai pengembangan proses pengolahan dan peningkatan nilai tambah logam tanah jarang di dalam negeri. Sementara itu, penyusunan kerangka hukum mengenai tata niaga LTJ masih berlangsung untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.