BGN Siapkan Skema Khusus Distribusi MBG di Wilayah Rawan Konflik

BGN Kembangkan Model Distribusi MBG untuk Kawasan Terdampak Konflik

Tajukpublik.com – Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian pelaksanaan di sejumlah wilayah timur Indonesia serta daerah-daerah yang mengalami konflik. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengonfirmasi bahwa beberapa skema distribusi sedang dalam tahap persiapan untuk memastikan layanan gizi tetap dapat diakses oleh anak-anak di kawasan tersebut. Informasi ini disampaikan melalui keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2026.

Sudaryono menjelaskan bahwa fokus perbaikan akan diarahkan kepada tiga wilayah utama, yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. “Terkait Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, kami mau perbaiki ke sana,” tegasnya. Langkah ini diambil setelah BGN melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG, sehingga prioritas perbaikan dapat ditentukan secara tepat.

Mekanisme Distribusi Melibatkan TNI dan Polri

Salah satu upaya yang sedang dirumuskan adalah penyusunan mekanisme distribusi khusus bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Uji coba telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri, termasuk pemanfaatan fasilitas gereja sebagai titik penyaluran makanan bergizi. “Ada beberapa piloting yang sudah dilakukan bekerja sama dengan TNI dan Polri serta menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain,” jelas Sudaryono. Ia juga menambahkan bahwa mekanisme tersebut masih terus dipertimbangkan lebih lanjut.

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil maupun rawan konflik, memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Oleh karena itu, BGN berkomitmen untuk memperkuat pola distribusi agar program MBG dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. “Anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik harus dijangkau,” ujarnya. “Mereka harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang sangat dibutuhkan.”

Isu Pendukung Program MBG

Dalam perkembangan terkait, BGN juga menetapkan prioritas operasional dapur MBG di daerah dengan tingkat stunting tinggi. Selain itu, terdapat larangan bagi SPPG untuk menggunakan LPG 3Kg dan MinyaKita sebagai bahan bakar. DPR juga mendorong agar pengawasan terhadap program ini diperketat untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran.