BGN Larang SPPG Pakai LPG 3Kg dan MinyaKita, DPR Dorong Pengawasan Diperketat

BGN Larang SPPG Pakai LPG 3Kg dan MinyaKita, DPR Tuntut Pengawasan

Tajukpublik.com – Jakarta – Kepala Badan Gerakan Nasional (BGN), Sudaryono, telah resmi mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh Satuan Penyelenggara Pemerintah (SPPG) memanfaatkan bahan-bahan bersubsidi dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan ini mencakup penggunaan LPG 3 kilogram, MinyaKita, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, yang juga menyerukan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang-barang tersebut secara ketat.

Kebijakan Baru BGN untuk SPPG

Sudaryono secara resmi mengumumkan bahwa penggunaan MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta LPG subsidi 3 kilogram tidak lagi diperbolehkan untuk keperluan memasak dalam program MBG. Pengumuman ini disampaikan pada Senin, 27 Juli 2026. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan melalui saluran resmi yang telah disediakan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa komoditas subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Menurut Sudaryono, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan nasional. Ia juga mengarahkan seluruh SPPG agar membeli bahan pangan sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah, guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, termasuk peternak dan petani. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan sinergis dengan tujuan makroekonomi negara.

Dukungan DPR dan Penekanan pada Tepat Sasaran

Firman Soebagyo menyambut baik keputusan Sudaryono. Ia menjelaskan bahwa komoditas seperti LPG 3kg, MinyaKita, dan beras bersubsidi telah dialokasikan secara khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemanfaatan barang-barang tersebut untuk operasional SPPG dinilai berpotensi mengurangi hak penerima manfaat asli. Hal ini menjadi perhatian serius karena alokasi anggaran subsidi telah dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga penerima manfaat.

“Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin itu sudah memiliki data penerima yang jelas. Karena itu, bantuan harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat penerima, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan lain, termasuk SPPG,” kata Firman dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Ia menambahkan bahwa pengalihan komoditas bersubsidi untuk kebutuhan MBG justru dapat menambah beban anggaran negara. Setiap jenis subsidi telah memiliki perhitungan alokasi berdasarkan jumlah rumah tangga penerima. Jika dialihkan, masyarakat yang berhak akan kehilangan haknya, dan beban subsidi negara pun akan semakin besar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Pengawasan dan Penindakan Tegas

Firman juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan oleh oknum atau mafia distribusi yang harus dicegah agar bantuan tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. Sebagai contoh, ia menyebutkan masih adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan. Fenomena serupa juga berpotensi terjadi pada distribusi LPG 3kg dan MinyaKita.

“Kalau memang ada mafia yang bermain pada distribusi LPG 3kg, MinyaKita maupun beras bersubsidi, harus ditindak tegas. Jangan sampai yang menikmati justru kelompok yang tidak berhak,” ujar anggota Baleg DPR ini.

Firman turut meminta DPR, terutama komisi yang memiliki fungsi pengawasan, untuk aktif turun ke lapangan. Menurutnya, pengawasan bersama antara DPR dan pemerintah akan memperkuat efektivitas pelaksanaan Program MBG. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap distribusi bantuan.

Reformasi Internal BGN

Sebelumnya, BGN juga telah mengambil langkah internal dengan menghentikan 261 pegawai dan menutup permanen 833 dapur MBG. Firman menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah Sudaryono dalam mengambil tindakan tegas. Ia yakin bahwa Sudaryono telah mengetahui titik-titik permasalahan sehingga lebih mudah melakukan pengawasan. Reformasi ini merupakan bagian dari upaya untuk membersihkan sistem dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tujuan awal program.

“Mendukung penuh langkah Pak Sudaryono mengambil tindakan tegas. Saya yakin beliau sudah mengetahui titik-titik persoalannya sehingga lebih mudah melakukan pengawasan,” kata Firman.

Dengan adanya larangan BGN Larang SPPG Pakai LPG 3Kg dan komoditas subsidi lainnya, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Masyarakat dapat yakin bahwa bantuan yang mereka terima benar-benar tepat sasaran. Pengawasan yang diperketat oleh DPR dan pemerintah menjadi jaminan bahwa tidak ada lagi penyimpangan dalam distribusi bantuan bersubsidi.