Mensesneg: Presiden Prabowo Akan Panggil Destry Bahas Transisi Kepemimpinan BI

Mensesneg: Prabowo Akan Panggil Destry Bahas Transisi BI

Tajukpublik.com – Jakarta – Proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia (BI) telah memasuki tahap penting. Mensesneg Hadi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera memanggil Destry Damayanti untuk membahas kelanjutan tugas-tugas sebagai Penjabat Sementara Gubernur. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan matang dalam rangka pergantian pimpinan tertinggi lembaga moneter tersebut.

Pertemuan antara Presiden dan Destry Damayanti dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. Mensesneg menjelaskan bahwa hingga saat ini, Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada kedua tokoh terkait. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa surat pengunduran diri Perry Warjiyo baru saja diterima oleh pemerintah sehari sebelum pernyataan tersebut disampaikan secara resmi.

Konfirmasi Jadwal Pertemuan Segera Dijadwalkan

Mensesneg Hadi Prasetyo memberikan keterangan resmi usai menggelar konferensi pers di Gedung Bank Indonesia pada Senin, 27 Juli 2026. Ia menegaskan dengan tegas bahwa jadwal pertemuan dengan Destry Damayanti akan segera ditentukan dan diumumkan kepada publik.

“Kalau pertanyaan pesan khusus, sementara belum ada ya. Karena prosesnya baru, surat sudah dikirim dan belum sempat ada pertemuan,” ujar Prasetyo dengan jelas.

Menurut Mensesneg, tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk membahas pelaksanaan tugas-tugas Destry sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI. Ia menambahkan bahwa kemungkinan pertemuan bisa berlangsung pada hari yang sama atau segera setelah itu, tergantung ketersediaan jadwal Presiden.

“Untuk pejabat sementara Gubernur BI yang menjalankan tugas, rencananya akan kita cari waktu. Mungkin kalau bisa hari ini menghadap atau berdiskusi dengan Bapak Presiden,” tambahnya.

Mekanisme Transisi Sesuai Regulasi BI

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menerima surat resmi pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur BI. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, posisi kosong tersebut otomatis diisi oleh Deputi Gubernur Senior hingga gubernur definitif ditetapkan melalui keputusan presiden (Keppres).

Mensesneg Hadi Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru menunjuk gubernur baru dalam waktu dekat. Seluruh prosedur akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam regulasi BI untuk memastikan stabilitas dan kelancaran operasional lembaga moneter nasional.

“Baru kemarin juga suratnya kami terima. Bapak Presiden tentu tidak dalam waktu satu hari kemudian langsung menunjuk calon yang definitif. Undang-Undang BI sudah mengatur bahwa kekosongan jabatan dijalankan terlebih dahulu oleh pejabat gubernur sementara,” jelas Prasetyo.

Pemerintah juga akan menerbitkan Keppres sebagai bentuk pengesahan resmi atas transisi kepemimpinan di BI. Proses ini diharapkan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu fungsi-fungsi strategis BI dalam menjalankan kebijakan moneter nasional.

Mensesneg juga menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan bahwa proses transisi ini tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang signifikan. Destry Damayanti sebagai Penjabat Sementara akan terus menjalankan tugas-tugas rutin hingga gubernur baru resmi dilantik melalui Keppres.

Transisi kepemimpinan BI ini menjadi momen penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Mensesneg berharap bahwa seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.