Main Agenda: Agustina: BGN akan Siapkan Skema Insentif SPPG Lebih Adil dan Efisien

Agustina: BGN Akan Siapkan Skema Insentif SPPG Lebih Adil dan Efisien

Main Agenda – Sebagai Main Agenda utama dalam pembahasan kebijakan kesehatan dan gizi, Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengupayakan penyusunan skema insentif baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih adil dan efisien. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap evaluasi yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan insentif saat ini.

“Tidak semua SPPG mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kontribusinya terhadap program peningkatan gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota,” ujarnya setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

Evaluasi Skema Insentif SPPG

Agustina menyatakan bahwa evaluasi skema insentif SPPG dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pemberian manfaat. Menurutnya, beberapa SPPG yang beroperasi di area terpencil masih mendapatkan insentif serupa dengan unit layanan yang berada di kota besar. “Kasus seperti SPPG yang hanya melayani 1.000 orang dalam jarak 200 meter tetap mendapatkan insentif yang sama dengan SPPG di lokasi 400 atau 500 meter, kan tidak seimbang,” tambah Agustina. Hal ini membuat Main Agenda untuk penyesuaian skema insentif menjadi lebih relevan, karena perlu mencerminkan kondisi operasional nyata setiap SPPG.

Pembenahan Manfaat dan Revisi Data SPPG

Menurut Agustina, penyusunan skema insentif baru akan dilakukan secara bersamaan dengan revisi data keanggotaan SPPG dan peningkatan kualitas manfaat yang diberikan. “Kami akan mengevaluasi jumlah penerima manfaat, jarak layanan, serta tingkat keberhasilan program di setiap unit,” jelasnya. Pembenahan ini bertujuan memastikan bahwa insentif diberikan berdasarkan kebutuhan sebenarnya, sehingga mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi. Main Agenda ini juga diharapkan bisa memperkuat kerja sama antarlembaga serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Program Membangun Gizi (MBG).

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan skema insentif yang lebih adil adalah mencari keseimbangan antara kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. Agustina menyebut bahwa BGN sedang bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PPJK) dan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan untuk memastikan data SPPG yang digunakan akurat dan up-to-date. “Dengan revisi data, kita bisa memberikan insentif yang lebih tepat sasaran, termasuk memprioritaskan wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi,” ujarnya. Ini menjadi bagian dari Main Agenda untuk memastikan program MBG bisa mencapai hasil yang optimal.

Kesempatan satu bulan yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan evaluasi ini, diharapkan bisa mempercepat proses penyusunan skema insentif baru. “Pembenahan ini tidak hanya sekadar perubahan angka, tetapi juga mencakup perbaikan tata kelola seluruh SPPG secara keseluruhan,” kata Agustina. Proses evaluasi dilakukan secara detail, termasuk analisis kinerja dan keterlibatan masyarakat di setiap unit layanan. Main Agenda ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun sistem gizi yang lebih berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Skema insentif baru yang sedang disiapkan oleh BGN akan mencakup beberapa aspek penting, seperti pengukuran kinerja berdasarkan jumlah penerima manfaat, tingkat keberhasilan penurunan stunting, dan biaya operasional. “Dengan pendekatan ini, kami ingin menghindari insentif yang hanya memberikan manfaat nominal tanpa kontribusi nyata terhadap peningkatan kesehatan masyarakat,” terang Agustina. Ia juga menekankan bahwa Main Agenda ini akan menjadi acuan untuk memastikan SPPG tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi juga menjadi penyalur kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Pelaksanaan skema insentif lebih adil ini diharapkan bisa berdampak signifikan dalam efisiensi penggunaan anggaran dan meningkatkan kinerja SPPG. Agustina menyatakan bahwa revisi skema akan menjadi bagian dari Main Agenda untuk reformasi pelayanan publik. “Kami berharap dengan penyesuaian ini, SPPG bisa beroperasi lebih optimal, tanpa mengorbankan akses layanan bagi masyarakat terpencil,” tuturnya. Langkah ini juga akan diikuti dengan pelatihan bagi para pengelola SPPG untuk memastikan pemahaman yang baik tentang perubahan kebijakan. Main Agenda ini menunjukkan komitmen BGN untuk memberikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan memperkuat keberlanjutan program MBG.