Main Agenda: Gelar Sidang Kabinet Paripurna, Istana Evaluasi Seluruh Program Pemerintah

Presiden Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna untuk evaluasi program pemerintah

Main Agenda – Jakarta, Senin, 20 Juli 2026 – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo akan membahas evaluasi terhadap berbagai program kerja pemerintah. Ia menegaskan evaluasi merupakan agenda rutin yang bertujuan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga dapat dicari solusi yang tepat.

Agenda Evaluasi dan Diskusi Kendala

Dalam sidang tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan tidak hanya fokus pada pencapaian program, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh menteri-menteri serta lembaga-lembaga pemerintah. “Seperti biasa, sidang kabinet yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden akan menjadi agenda untuk mengevaluasi seluruh program kerja,” ujarnya.

“Dalam proses evaluasi, pembahasan sering kali fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi. Jika diperlukan, sidang dapat memberikan perhatian khusus pada isu tertentu seperti bidang ekonomi,”

Penekanan pada Percepatan Program Prioritas

Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas. Seluruh jajaran kabinet diingatkan untuk bekerja lebih intensif agar target pembangunan bisa tercapai lebih cepat. “Penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi. Mempercepat pencapaian seluruh program yang sudah beliau gariskan,”

Fokus Evaluasi Bisa Berubah Sesuai Dinamika

Di tengah pertanyaan tentang penegakan hukum, Prasetyo menyatakan bahwa seluruh program pemerintah pada prinsipnya akan dievaluasi. Namun, ia menegaskan fokus bisa berubah sesuai situasi yang berkembang. “Ya, hampir menyeluruh seluruh program akan dievaluasi. Namun, fokusnya dapat berubah sesuai dinamika yang terjadi, seperti dalam bidang ekonomi,”

“Meski demikian, hal tersebut tidak berarti sektor lain, termasuk penegakan hukum, tidak mendapat perhatian pemerintah,”