Main Agenda: Komisi IX DPR Minta Pembenahan Tata Kelola BGN Disertai Solusi Nyata

Main Agenda: Komisi IX DPR Minta Pembenahan Tata Kelola BGN Disertai Solusi Nyata

Main Agenda – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Main Agenda menjadi fokus utama pembahasan mengenai tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Anggota komisi, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola BGN tidak cukup dilakukan melalui evaluasi internal, tetapi harus melibatkan solusi nyata yang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada tata kelola yang baik, termasuk pengawasan yang memadai dan koordinasi yang sinergis antara pihak-pihak terkait.

Komisi IX DPR menyoroti bahwa tim baru BGN menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya. Irma menegaskan bahwa evaluasi tata kelola harus mencakup berbagai aspek seperti manajemen keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia (SDM). “Evaluasi tata kelola BGN harus dilakukan secara menyeluruh dan bertahap, serta didukung oleh rencana aksi yang jelas dalam Main Agenda ini,” tambahnya. Selain itu, ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya tergantung pada anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

“Dalam Main Agenda ini, tata kelola BGN harus diperbaiki seiring dengan penyelesaian masalah-masalah yang muncul. Solusi yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan,” jelas Irma Suryani Chaniago dalam sesi RDP.

Komisi IX DPR juga mengkritik laju peningkatan kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sebanding dengan efektivitas program. Irma menyebutkan bahwa ada kasus keracunan yang terjadi karena ketidaksesuaian kelayakan SPPG, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pemantauan dan pengawasan. Ia menekankan bahwa Main Agenda harus mencakup peningkatan kapasitas SDM SPPG serta penyesuaian mekanisme kerja agar program MBG bisa memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. “Tidak cukup hanya memperluas kerja sama, tetapi kita juga harus memastikan bahwa SPPG benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara profesional,” tegas Irma.

Perbaikan Tata Kelola BGN: Fokus pada SDM dan Anggaran

Dalam Main Agenda yang disusun oleh Komisi IX DPR, peningkatan SDM dan pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama. Irma menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak efisien seringkali menjadi penyebab masalah dalam pelaksanaan MBG. “Anggaran yang dialokasikan untuk MBG harus digunakan secara optimal, termasuk dalam peningkatan kualitas pangan dan pengawasan terhadap penyediaannya,” ujarnya. Ia juga menyarankan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar tidak ada penyalahgunaan dana atau pelanggaran standar operasional.

Komisi IX DPR menekankan bahwa Main Agenda ini bukan hanya untuk memperbaiki tata kelola BGN, tetapi juga untuk memastikan program MBG dapat mencapai tujuannya, yaitu memberikan akses pangan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Irma menyoroti bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif lembaga pemerintah daerah (LPD) dan masyarakat. “Kolaborasi yang baik antara BGN dan LPD sangat penting agar program MBG bisa berjalan secara terpadu dan berkelanjutan,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan program MBG memerlukan perbaikan struktur kelembagaan BGN.

Dalam Main Agenda yang diusung Komisi IX DPR, ada beberapa rekomendasi yang disusun untuk meningkatkan kinerja BGN. Salah satunya adalah penguatan sistem pengawasan internal agar tidak ada penyelewengan dana atau kesalahan dalam pelayanan. “Sistem pengawasan yang terintegrasi akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini,” jelas Irma. Selain itu, ia menyarankan adanya peningkatan kompetensi SDM BGN melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas yang terstruktur.

Komisi IX DPR juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan tata kelola BGN. Irma menyatakan bahwa masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki program MBG. “Main Agenda ini harus mencakup partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan MBG, karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari program tersebut,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa adanya kecurangan atau ketidakpuasan masyarakat dalam penerimaan pangan bergizi bisa menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan tata kelola BGN.