Latest Program: Wamen LH: Ribuan Pulau Kecil Terancam Tenggelam, Krisis Iklim Sudah Jadi Kenyataan
Kecil Terancam Tenggelam, Krisis Iklim Sudah Jadi Kenyataan Latest Program - Jakarta – Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa ancaman tenggelamnya ribuan
Wamen LH: Ribuan Pulau Kecil Terancam Tenggelam, Krisis Iklim Sudah Jadi Kenyataan
Latest Program – Jakarta – Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil tidak lagi sekadar teori ilmiah. Dampak perubahan iklim kini dianggap sebagai fenomena nyata yang berpotensi menyebabkan perpindahan massa penduduk. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan sekitar 1.500 pulau kecil diperkirakan tenggelam pada 2050 akibat kenaikan permukaan laut. Selain itu, 115 pulau berukuran sedang bisa mengalami nasib serupa hingga 2100.
Ancaman Tenggelam dan Dampak Krisis Iklim
Diaz menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Berlin Climate Mobility Forum di Berlin, Jerman, Minggu 21 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko besar dari perubahan iklim, termasuk banjir, kenaikan permukaan air laut, serta kerusakan ekosistem pesisir.
“Bahkan, sebanyak 115 pulau berukuran sedang diperkirakan mengalami nasib serupa pada 2100. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai risiko iklim termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kenaikan permukaan air laut,” ujar Diaz.
Menurut Diaz, hampir 60% penduduk Indonesia saat ini tinggal di daerah pesisir yang rentan mengalami dampak perubahan iklim. Faktor ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim.
Langkah Adaptasi Iklim dan Program Lokal
Dalam forum Global Centre for Climate Mobility (GCCM) dan Robert Bosch Stiftung, Diaz memaparkan berbagai upaya adaptasi iklim yang dilakukan pemerintah. Salah satu langkah utama adalah Program Kampung Iklim (ProKlim), yang telah mencakup lebih dari 12.600 lokasi di seluruh negeri. Sekitar 40% dari jumlah tersebut berada di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua.
Pemerintah juga mendorong kegiatan konservasi mangrove melalui Program Desa Konservasi Mangrove yang dijalankan di 220 lokasi. Contoh nyata keberhasilan inisiatif ini terdapat di Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur, yang berhasil memulihkan ekosistem pesisir dan memperkuat sektor perikanan lokal.
“Pengalaman kami menunjukkan dengan jelas bahwa mobilitas akibat perubahan iklim bermula dari resilience. Cara terbaik untuk mengurangi pengungsian secara terpaksa adalah dengan memperkuat masyarakat sebelum krisisnya terjadi,” katanya.
Diaz menekankan perlunya dukungan pendanaan iklim internasional agar masyarakat lokal bisa menjadi pihak yang siap menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menyoroti pentingnya implementasi New Collective Quantified Goal sebagai kunci untuk memastikan akses pendanaan yang memadai dan mudah diperoleh.
