New Policy: Menbud Fadli: Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia

Menbud Fadli: Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia

New Policy – Dalam wawancara terbaru dengan RRI, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa gagasan Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan tetap relevan dalam konteks kebijakan baru yang diusung pemerintah saat ini. Ia menekankan bahwa kebijakan baru ini tidak hanya menjadi wujud dari prinsip dasar konstitusi, tetapi juga mengembangkan lebih jauh ide-ide yang diperkenalkan tokoh revolusioner tersebut. “New Policy ini merupakan manifestasi dari semangat Bung Hatta, yang selalu menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai pusat dari pembangunan nasional,” kata Fadli. Ia menambahkan bahwa Bung Hatta, sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan, menciptakan sistem ekonomi yang mengedepankan partisipasi rakyat dan keadilan sosial, prinsip yang kini menjadi panduan untuk New Policy.

Konstitusi sebagai Fondasi New Policy

Konstitusi Republik Indonesia, terutama Pasal 33 UUD 1945, menjadi dasar filosofis bagi New Policy yang saat ini dijalankan. Fadli menjelaskan bahwa pasal tersebut memastikan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. “New Policy harus mengacu pada konstitusi, karena itu adalah pedoman bagi pemerintah dalam mengelola ekonomi secara inklusif,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa kebijakan seperti program pengurangan ketimpangan ekonomi atau penguatan ekonomi kerakyatan merupakan upaya aktualisasi Pasal 33, yang memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang berpijak pada keadilan sosial.

“Kebijakan New Policy tidak sekadar mencerminkan semangat Bung Hatta, tetapi juga menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan. Kita harus melihat ini sebagai pengembangan berkelanjutan dari prinsip ekonomi kerakyatan yang diperkenalkan ayah bangsa kita,” imbuh Fadli.

Menurut Fadli, sistem ekonomi kerakyatan yang diperkenalkan Bung Hatta pada masa awal kemerdekaan sangat relevan dalam era modern. Ia mencontohkan bahwa koperasi, yang menjadi salah satu elemen utama kebijakan ekonomi Bung Hatta, tetap menjadi solusi untuk memperkuat keadilan ekonomi. “New Policy harus menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi rakyat, karena itu adalah bentuk ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan yang mengatur penguasaan sumber daya strategis oleh rakyat, seperti yang dijalankan oleh lembaga Danantara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, menjadi contoh nyata implementasi Pasal 33 dalam konteks kekinian.

Bung Hatta: Simbol Perjuangan Ekonomi Rakyat

Bung Hatta, tokoh yang lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, tidak hanya diingat sebagai pelaku revolusi politik, tetapi juga sebagai pengusung ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Menurut Fadli, jejak hidupnya di Bukittinggi menjadi pembelajaran penting dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi harus diawali dengan keterlibatan langsung masyarakat. “New Policy harus berakar pada pengalaman sejarah seperti yang dicontohkan oleh Bung Hatta,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan saat ini, meski menggunakan metode yang berbeda, tetap memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh tokoh tersebut.

“Membangun ekonomi rakyat membutuhkan keberanian untuk mengubah struktur perekonomian yang tidak seimbang. Bung Hatta menunjukkan bahwa hal ini bisa dicapai dengan menekankan partisipasi rakyat dan penguasaan sumber daya oleh masyarakat,” kata Fadli.

Fadli juga menyoroti bahwa Bung Hatta tidak hanya menulis teori ekonomi kerakyatan, tetapi juga mempraktikkannya. Ia menggambarkan bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam masa kemerdekaan mengutamakan keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. “New Policy harus menjadi alat untuk merealisasikan prinsip-prinsip ini dalam bentuk yang lebih modern dan adaptif terhadap tantangan masa kini,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi kerangka hukum, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap berpijak pada kepentingan rakyat secara luas.

Implementasi New Policy dalam Kehidupan Sehari-hari

Di samping aspirasi kebijakan makro, Fadli menekankan bahwa New Policy juga harus tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menyebutkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan memerlukan kebijakan yang lebih mendekatkan rakyat kepada sumber daya dan peluang ekonomi. “New Policy harus mengintegrasikan kebijakan yang memudahkan akses masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan, seperti melalui program pengembangan koperasi atau pemberdayaan usaha kecil menengah,” katanya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan mengurangi risiko kesenjangan ekonomi dan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia.

“Kebijakan New Policy harus menjadi jembatan antara keinginan rakyat dan kebijakan pemerintah. Jika kita bisa melaksanakannya dengan baik, maka kita akan mendekati visi Bung Hatta tentang ekonomi yang adil dan inklusif,” ujarnya.

Fadli juga menyoroti peran kebijakan baru dalam mencegah praktek-praktek ekonomi yang merugikan rakyat. Ia mengkritik adanya under invoicing dan transfer pricing yang sering dilakukan perusahaan besar untuk mengurangi pajak, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan. “New Policy harus menjadi alat untuk melindungi hak-hak ekonomi rakyat, termasuk melalui regulasi yang lebih ketat terhadap praktik ekonomi yang tidak adil,” katanya. Ia berharap bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar konsep, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata.

Masa Depan Ekonomi Kerakyatan Indonesia

Masa depan ekonomi kerakyatan Indonesia, menurut Fadli, tergantung pada keberlanjutan New Policy dalam memperkuat prinsip dasar yang telah diperkenalkan Bung Hatta. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar upaya politik jangka pendek. “New Policy harus dijalankan dengan konsistensi, agar kita tidak hanya mengingat Bung Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan, tetapi juga melanjutkan perjuangannya dalam bentuk yang lebih modern,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa era digital dan globalisasi memungkinkan kebijakan ekonomi kerakyatan untuk diterapkan secara lebih efektif, selama pemerintah mampu mengatur struktur kekuasaan dan sumber daya secara adil.

“New Policy adalah peluang untuk membangun ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Jika kita mampu menjadikan Bung Hatta sebagai inspirasi, maka kita bisa menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik untuk rakyat Indonesia,” pungkas Fadli.