Key Strategy: Menkum: ‘Program Pasti Ada Solusi’ Beri Kepastian Penyelesaian Aduan

Menkum: Program ‘Pasti Ada Solusi’ sebagai Strategi Utama Berikan Kepastian Penyelesaian Aduan

Key Strategy – Strategi utama yang diusung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam Program Pasti Ada Solusi adalah memastikan setiap keluhan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dalam acara pembukaan episode keenam program tersebut, di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2026, Menkum menegaskan bahwa Program Pasti Ada Solusi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. “Ini adalah salah satu key strategy dalam memperkuat komitmen kami terhadap pelayanan publik yang lebih baik,” ungkapnya. Dengan pendekatan ini, Menkum berharap masyarakat merasa lebih percaya bahwa setiap aduan mereka akan diberikan solusi yang jelas dan dapat diukur.

Implementasi Strategi untuk Penyelesaian Aduan yang Terpadu

Dalam sesi dialog, Menkum menyampaikan bahwa program ini akan berjalan secara terstruktur dengan melibatkan tim terpadu dari berbagai divisi di Kementerian Hukum. Setiap masukan yang masuk akan ditangani secara tertulis oleh unit terkait, termasuk menyertakan target penyelesaian. “Ini adalah bagian dari key strategy kami untuk memastikan aduan tidak hanya berakhir di meja kami, tetapi juga diselesaikan secara efektif,” jelas Supratman. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan penundaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Key strategy Program Pasti Ada Solusi juga melibatkan koordinasi lintas instansi agar solusi yang diberikan mencakup berbagai aspek hukum. Menkum menyebutkan, jika aduan melibatkan lembaga atau kementerian lain, maka Kementerian Hukum akan menjadi fasilitator untuk memastikan semua pihak terlibat. “Dengan key strategy ini, kami ingin menjamin bahwa tidak ada aduan yang tertinggal, baik yang berkaitan dengan hukum, kepemilikan, maupun regulasi lainnya,” tambahnya. Hal ini menjadi penting karena keberagaman masalah yang dihadapi masyarakat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Kasus Nyata yang Diusulkan dalam Sesi Diskusi

Dalam sesi dialog, beberapa kasus menjadi fokus utama. Salah satunya adalah sengketa merek dagang Nasi Gambreng Bu Esti, di mana pemilik merek mengeluhkan ketidak-konsistenan putusan perkara di dua kelas yang berbeda. Menkum meminta DJKI untuk mendalami kembali kasus tersebut sebagai bagian dari key strategy penyelesaian aduan. “Kami ingin setiap pihak merasa adil dan mendapat perlakuan yang sama, baik dalam pembuatan maupun penerapan merek,” kata Menkum.

Catatan aduan lain datang dari Debi Debora Oktavia, yang mengeluhkan penolakan pendaftaran merek Sedap Selera. Menkum menegaskan bahwa aduan ini akan diproses ulang secara profesional. “Key strategy kami melibatkan revisi prosedur agar setiap pihak merasa yakin bahwa solusi yang diberikan benar-benar memenuhi standar hukum,” ujarnya. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi tempat untuk menerima keluhan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki proses penyelesaian aduan secara keseluruhan.

Program Pasti Ada Solusi juga diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi antar lembaga pemerintah. Menkum menjelaskan bahwa key strategy ini dirancang agar aduan warga tidak hanya dijawab oleh satu instansi, tetapi juga menjadi jembatan untuk solusi yang lebih luas. “Dengan kolaborasi yang lebih erat, kami yakin aduan dapat terselesaikan lebih cepat dan lebih efektif,” tambahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, program ini telah menerima sejumlah keluhan yang berkaitan dengan penggunaan merek, hukum perdata, dan lainnya, yang seluruhnya akan ditindaklanjuti sesuai kebijakan.

Menkum juga menyoroti pentingnya kepastian dalam sistem hukum sebagai bagian dari key strategy. Ia menjelaskan bahwa aduan warga bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami ingin membuat setiap warga merasa bahwa mereka memiliki jalan keluar yang jelas, baik melalui proses hukum, maupun bantuan dari Kementerian Hukum,” kata Menkum. Dengan adanya program ini, ia berharap transparansi dan keadilan dalam penyelesaian aduan bisa terwujud secara nyata.

Key strategy Program Pasti Ada Solusi diharapkan menjadi contoh nyata bagi penerapan solusi berbasis kepastian hukum. Menkum menyebutkan bahwa program ini akan dilanjutkan dalam beberapa episode mendatang dengan menambahkan elemen-elemen baru, seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses. “Dengan key strategy ini, kami ingin mendorong inovasi dalam memberikan solusi,” ujarnya. Selain itu, Menkum berharap program ini dapat menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebutuhan warga bisa diantisipasi secara lebih baik.