Latest Program: Antisipasi Badai PHK, DPR Desak Pemerintah Siapkan Program Reskilling Buruh

Latest Program: DPR Desak Pemerintah Siapkan Reskilling untuk Atasi PHK Global

Latest Program – Jakarta – Dalam upaya mengantisipasi dampak ekonomi global yang semakin tidak menentu, DPR RI kembali menyoroti pentingnya program reskilling bagi tenaga kerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketua Komisi VII DPR, Samuel Wattimena, menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan para buruh bisa beradaptasi dengan perubahan pasar kerja dan meminimalkan risiko pengangguran massal.

Mengapa Program Reskilling Dibutuhkan Saat Ini?

Dengan tekanan ekonomi global yang terus meningkat, banyak sektor industri mengalami penurunan produksi dan kebutuhan tenaga kerja berkurang. Samuel Wattimena menyoroti bahwa kondisi ini memaksa perusahaan untuk melakukan penghematan, termasuk PHK, yang berdampak luas pada keluarga pekerja. “Jika para buruh tidak bisa diberi pelatihan ulang, mereka akan kewalahan menghadapi perubahan teknologi dan tren pasar kerja,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa program reskilling harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga untuk mempertimbangkan potensi daerah dan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).

Samuel menyebutkan bahwa sektor manufaktur, pariwisata, dan jasa di Indonesia rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Contohnya, industri tekstil yang tergantung pada permintaan ekspor bisa terkena dampak langsung dari perlambatan pertumbuhan pasar internasional. “Tidak hanya itu, para pekerja di sektor-sektor ini juga kurang siap menghadapi digitasi dan otomasi yang semakin pesat,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa program reskilling harus diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah daerah agar bisa berdampak maksimal di tingkat lokal.

Kepemimpinan DPR dalam Menyusun Program Terpadu

Sebagai bagian dari upaya pencegahan PHK, Samuel Wattimena meminta DPR berperan aktif dalam mengkoordinasikan kebijakan antara pusat dan daerah. “Masa reses harus dimanfaatkan untuk menggali aspirasi buruh dan pelaku usaha, lalu menyusun program yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah,” terangnya. Ia juga menyarankan bahwa program ini perlu didukung oleh anggaran yang memadai, agar tidak hanya menjadi kebijakan berbunyi, tetapi juga berdampak nyata.

Menurut Samuel, program reskilling tidak hanya sebatas pelatihan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang ekonomi lokal dan peluang usaha. “Para buruh harus diberikan informasi tentang jenis usaha yang bisa mereka jalankan, seperti pertanian modern, UMKM, atau layanan digital,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pengusaha adalah kunci keberhasilan program ini, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

Di samping itu, Samuel juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap implementasi program. “Kita perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke tangan buruh, bukan hanya sekadar pengumuman,” imbuhnya. Ia menyebut bahwa selama ini banyak program peningkatan keterampilan yang tidak terkoordinasi, sehingga tidak efektif dalam mengurangi risiko PHK. “Dengan Latest Program yang terencana, kita bisa menghindari ketimpangan antara pengusaha dan buruh, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” tegas Samuel.

Program reskilling ini juga diharapkan bisa memperkuat keberlanjutan tenaga kerja di tengah pergeseran struktur ekonomi. Samuel mencontohkan bahwa para pekerja yang lama bekerja di sektor konvensional, seperti pertanian atau konstruksi, perlu diberikan pelatihan untuk berkiprah di sektor digital atau ekonomi kreatif. “Dengan demikian, mereka tidak hanya bisa beradaptasi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih bermakna,” katanya. Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan bantuan teknis dan dukungan keuangan untuk memastikan program ini berjalan lancar.