Special Plan: OJK Dukung Sensus Ekonomi BPS, Masyarakat Diminta Waspadai Modus Penipuan
ai Penipuan Special Plan - Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Special Plan Sensus Ekonomi 2026 yang
OJK Dukung Sensus Ekonomi BPS, Masyarakat Waspadai Penipuan
Special Plan – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Special Plan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, lembaga pengawas sektor keuangan ini juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang bisa terjadi selama proses sensus berlangsung.
“Sensus ekonomi BPS ini sangat penting bagi kita, bagi negara, untuk memahami kondisi ekonomi Indonesia secara sangat rinci,”
kata Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Senin, 6 Juli 2026.
Friderica menegaskan bahwa data sensus ekonomi menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan perekonomian nasional. Dalam Special Plan ini, OJK berperan aktif dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada petugas sensus untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan lancar dan akurat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal, serta mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat. “Karena itu, OJK mendukung Special Plan sensus ekonomi ini agar semua pihak memberikan jawaban yang benar,” tambah Friderica.
Peran OJK dalam Special Plan Sensus Ekonomi
Sebagai bagian dari Special Plan Sensus Ekonomi, OJK melakukan koordinasi dengan BPS untuk memastikan data yang dihimpun selama sensus memiliki kredibilitas tinggi. Friderica menjelaskan bahwa lembaga keuangan diwajibkan memberikan informasi secara transparan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Kami ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya akurat, tetapi juga terproteksi dari kecurangan atau kesalahan penafsiran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar ia.
Friderica menyoroti bahwa dalam Special Plan ini, OJK memberikan panduan teknis tentang cara pengumpulan data, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengawasan yang diterapkan dalam sektor jasa keuangan. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif agar data yang dihimpun tidak digunakan untuk tujuan tidak sebenarnya. “Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran bantuan keuangan yang dijanjikan tanpa dasar,” tambahnya. Selain itu, OJK mengajak masyarakat untuk memperhatikan prosedur pengisian data sensus, seperti memverifikasi identitas petugas dan mengecek keaslian dokumen yang diminta.
Modus Penipuan yang Perlu Diwaspadai
Dalam Special Plan Sensus Ekonomi 2026, OJK menekankan bahwa masyarakat harus lebih waspada terhadap penipuan yang sering terjadi selama pelaksanaan sensus. Beberapa modus yang bisa terjadi antara lain, petugas sensus yang menawarkan bantuan keuangan dengan iming-iming hadiah atau uang tunai, serta oknum yang memalsukan identitas untuk mengumpulkan informasi pribadi. “Masyarakat dianjurkan untuk memastikan bahwa petugas yang datang ke rumah adalah petugas resmi BPS atau OJK, karena data yang salah bisa menyebabkan kesalahan dalam kebijakan pemerintah,” jelas Friderica.
Friderica juga mengungkapkan bahwa penipuan selama sensus sering kali memanfaatkan kesadaran masyarakat yang kurang tentang mekanisme pengumpulan data. Oleh karena itu, OJK berencana melakukan sosialisasi lebih intensif melalui berbagai saluran media, termasuk media sosial, agar masyarakat lebih paham tentang proses sensus dan modus penipuan yang mungkin terjadi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam Special Plan ini,” ucapnya. Selain itu, OJK juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi penipuan yang ditemui selama sensus berlangsung.
Dalam Special Plan Sensus Ekonomi 2026, OJK dan BPS berkomitmen untuk memberikan layanan yang transparan dan terpercaya. Dengan adanya dukungan dari lembaga keuangan, sensus ekonomi diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan di tingkat nasional. “Kami optimis bahwa Special Plan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur ekonomi Indonesia,” tutur Friderica. Data sensus ekonomi, kata dia, akan digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan dukungan kebijakan, seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi atau pengembangan industri kecil dan menengah.
