Legislator Dorong Kedaulatan Energi Listrik di Daerah Penghasil Batubara

Legislator Dorong Kedaulatan Energi Listrik di Daerah Penghasil Batubara

Legislator Dorong Kedaulatan Energi Listrik di Daerah—Jakarta—Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, memberikan pernyataan penting mengenai pentingnya mewujudkan kedaulatan energi listrik di wilayah-wilayah penghasil batubara. Ia menekankan bahwa daerah-daerah seperti Jambi, Kalimantan, dan Papua, yang menjadi sentral produksi batubara, perlu memiliki kapasitas listrik yang mandiri agar dapat memenuhi kebutuhan energi lokal secara optimal. “Kita harus memastikan bahwa daerah-daerah penghasil batubara memiliki keandalan pasokan listrik yang sebanding dengan pulau-pulau lainnya,” ujarnya dalam diskusi terkait kebijakan energi nasional, Jumat, 3 Juli 2026.

Realitas Energi di Daerah Penghasil Batubara

Menurut Syarif Fasha, salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah-daerah penghasil batubara adalah ketergantungan pada jaringan listrik yang terpusat di Pulau Jawa. Meski Jambi memiliki cadangan batubara yang cukup besar, sumber energi listrik daerah tersebut masih mengandalkan interkoneksi dari Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan distribusi energi, yang terkadang menyebabkan kekurangan pasokan saat permintaan meningkat. “Kapan di Jambi ini akan berdaulat energinya?,” tanya Syarif Fasha, yang menyoroti perlunya perubahan strategi pembangunan energi nasional.

Kalimantan, sebagai wilayah lain yang kaya akan sumber daya batubara, juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Meski memiliki potensi besar, daerah tersebut sering mengalami pemadaman listrik secara bergilir, terutama saat musim kemarau atau permintaan energi meningkat. Syarif Fasha menambahkan bahwa ini tidak hanya mengganggu kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga memengaruhi daya saing industri di daerah tersebut. “Kita perlu membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih merata, sehingga daerah penghasil batubara bisa menjadi pusat distribusi energi,” jelasnya.

Langkah Strategis untuk Mewujudkan Kedaulatan Energi

Legislator dari Partai Golkar tersebut menyarankan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah penghasil batubara. Ia menekankan pentingnya pemerintah pusat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, termasuk mengalokasikan dana pengembangan infrastruktur yang lebih besar ke wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua. “Kedaulatan energi listrik tidak bisa hanya diandalkan pada sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali), tetapi harus mencakup seluruh wilayah Indonesia,” tegas Syarif Fasha.

Menurutnya, PLN juga perlu meningkatkan keandalan pasokan listrik dengan mempercepat proyek pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di daerah-daerah yang memiliki potensi energi besar. “Jika daerah penghasil batubara memiliki kapasitas listrik yang memadai, mereka bisa menjadi penyangga energi bagi pulau-pulau lainnya,” imbuhnya. Selain itu, Syarif Fasha juga menyarankan pemerintah untuk melibatkan daerah dalam pengambilan kebijakan energi, agar pembangunan infrastruktur lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Syarif Fasha menyoroti perlunya investasi besar dalam jaringan transmisi dan distribusi listrik. “Daerah-daerah penghasil batubara perlu diberikan fasilitas yang sama dengan Pulau Jawa dalam hal ketersediaan energi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada daerah lain dan meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. “Kedaulatan energi listrik adalah kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah penghasil batubara,” tegasnya.

Perspektif Daerah dan Potensi Keberlanjutan

Pendapat Syarif Fasha juga didukung oleh berbagai stakeholder di daerah penghasil batubara. Mereka menyatakan bahwa selama ini daerah-daerah seperti Kalimantan Barat dan Jambi lebih fokus pada ekspor batubara, sedangkan kebutuhan listrik dalam negeri sering kali tidak terpenuhi secara memadai. “Kita butuh kebijakan yang memperkuat posisi daerah sebagai produsen dan konsumen energi yang mandiri,” kata salah satu perwakilan dari Kalimantan Barat. Ia menambahkan bahwa ini juga akan membantu mengurangi risiko gejolak harga energi nasional yang sering terjadi akibat fluktuasi pasokan.

Legislator tersebut juga menyoroti pentingnya teknologi yang tepat untuk mendukung kedaulatan energi listrik di daerah penghasil batubara. Ia menyarankan penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada batubara. “Teknologi baru bisa menjadi solusi untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil meskipun ada fluktuasi produksi batubara,” jelas Syarif Fasha. Di sisi lain, ia menekankan bahwa pengembangan energi terbarukan harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi batubara agar kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi.

Dengan mewujudkan kedaulatan energi listrik di daerah penghasil batubara, Syarif Fasha yakin Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Kita perlu mulai dari sini, dengan memastikan daerah-daerah yang menjadi sentral produksi energi memiliki sistem yang mandiri,” pungkasnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyangkut kebutuhan energi, tetapi juga berkaitan dengan pengurangan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.