Main Agenda: Tingkatkan Mutu Layanan, Kepala BPOM Bahas Strategi Inovatif Bersama PANRB

Tingkatkan Mutu Layanan, Kepala BPOM Bahas Strategi Inovatif dengan PANRB

Main Agenda menjadi fokus utama pertemuan antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 1 Juli 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi inovatif yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik BPOM di berbagai daerah. Dalam diskusi tersebut, Taruna Ikrar, selaku kepala BPOM, menekankan pentingnya kolaborasi dengan PANRB sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas layanan BPOM. Peran BPOM dalam mendukung kebijakan prioritas pemerintah serta integrasi sistem layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi bagian penting dari Main Agenda ini.

Inovasi SMART LAURA: Penguatan Komunikasi dan Pengelolaan Layanan

Salah satu inisiatif yang mendapat sorotan dalam Main Agenda adalah pengembangan sistem SMART LAURA oleh Balai Besar POM Palangka Raya. Inovasi ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengajuan layanan publik BPOM melalui teknologi doorbell dan CCTV, yang memungkinkan interaksi dua arah antara petugas BPOM dan masyarakat. Dengan sistem ini, penggunaan teknologi digital ditingkatkan untuk memastikan akses yang lebih cepat dan akurat. SMART LAURA juga diaplikasikan di MPP Kabupaten Langsa, Banda Aceh, dan terbukti menjadi solusi efektif saat bencana banjir bandang mengganggu layanan di wilayah tersebut.

“SMART LAURA menjadi bagian dari Main Agenda untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam pelayanan. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses administrasi tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama di situasi darurat seperti bencana alam,” jelas Taruna Ikrar.

Kolaborasi dengan DPMPTSP: Kunci Peningkatan Efisiensi Layanan

Dalam rangka Main Agenda peningkatan mutu layanan, BPOM juga mengupas kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di setiap daerah. Kepala BPOM menilai bahwa koordinasi dengan DPMPTSP adalah kunci untuk mempercepat proses pengurusan berbagai dokumen ke BPOM. Namun, ia menyebutkan bahwa saat ini masih ada keterbatasan dalam jumlah loket layanan di MPP, sehingga perlu adanya strategi inovatif untuk mengoptimalkan fasilitas tersebut. Kementerian PANRB diharapkan dapat menjadi mitra kritis dalam meningkatkan sinergi antara BPOM dan DPMPTSP.

“Kerja sama dengan DPMPTSP harus lebih intensif untuk mencapai efisiensi pelayanan. Dengan Main Agenda ini, kita bisa mengurangi kekacauan administrasi dan membuat proses lebih mudah bagi masyarakat,” tambah Taruna.

Strategi SDM dan Organisasi: Tindakan untuk Peningkatan Kapasitas

Dalam Main Agenda yang diusung, BPOM juga menyoroti penataan sumber daya manusia dan struktur organisasi sebagai aspek krusial. Kepala BPOM menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kompetensi petugas di lapangan. Pada saat ini, BPOM telah hadir di 141 MPP dari total 313 MPP yang diresmikan PANRB. Angka ini menunjukkan progres, namun masih ada ruang untuk meningkatkan cakupan dan konsistensi layanan di seluruh Indonesia.

Apresiasi Menteri PANRB: Langkah BPOM Mendukung Kebijakan Nasional

Menteri PANRB Rini Widyantini memberikan apresiasi atas upaya BPOM dalam mengimplementasikan Main Agenda peningkatan mutu layanan publik. Ia menyatakan bahwa MoU yang sudah ditandatangani antara BPOM dan PANRB diharapkan dapat menjadi fondasi untuk akses yang lebih mudah bagi masyarakat. “Kami sangat mendukung Main Agenda ini, karena BPOM berhasil menunjukkan inisiatif inovatif yang memperkuat sistem pelayanan terpadu di seluruh wilayah,” ujar Rini.

Langkah Selanjutnya: Membentuk Sistem Pelayanan Terintegrasi

Sebagai bagian dari Main Agenda, BPOM menegaskan komitmen untuk membentuk sistem pelayanan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pelatihan petugas, pengembangan infrastruktur digital, serta evaluasi terus-menerus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kementerian PANRB diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja BPOM, sehingga bisa menjaga kualitas layanan di tingkat desa hingga kota. Dengan strategi yang terstruktur, BPOM berupaya mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

“Main Agenda ini tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan SDM dan struktur organisasi agar layanan bisa lebih responsif dan berkelanjutan,” terang Taruna Ikrar.

Harapan dan Tantangan: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal

Kepala BPOM juga menyampaikan harapan bahwa Main Agenda ini akan memberikan dampak positif jangka panjang pada pelayanan publik. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan perbedaan tingkat kecanggihan infrastruktur di setiap daerah. Namun, dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, BPOM yakin bisa mengatasi masalah tersebut. Implementasi strategi ini diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.