Latest Program: Menkum Serahkan Aset Pribadi untuk Dukung Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah

Latest Program: Menkum Serahkan Aset Pribadi untuk Dukung Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah

Latest Program – Program terbaru yang digagas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyoroti komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam upaya ini, Menkumham menyerahkan sejumlah aset pribadinya untuk didirikan Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah, sebuah inisiatif yang menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat pendidikan dasar. Program ini dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerah dengan sumber daya terbatas, sekaligus menciptakan kesempatan belajar yang lebih inklusif bagi anak-anak miskin.

Inisiatif Kolaboratif untuk Pendidikan Inklusif

Dalam pidatonya pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk Sekolah Rakyat di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026, Supratman menyampaikan bahwa keputusan menyerahkan aset pribadi ini dilakukan setelah menyampaikan proposal kepada Menteri Sosial (Mensos). Ia menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya memanfaatkan dana APBN, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga nonpemerintah. “Kita sering kali lalai memperhatikan kebutuhan sekitar, padahal masih banyak orang yang memerlukan dukungan. Dengan kemampuan yang dimiliki, kita seharusnya bersama-sama memperkuat upaya membantu mereka yang tertinggal,” tambah Supratman dalam sambutannya.

Program ini menjadi salah satu contoh nyata implementasi kebijakan “Latest Program” yang dicanangkan pemerintah untuk menjangkau kelompok rentan. Dengan menyerahkan lahan pribadi, Menkumham memberikan dukungan langsung dalam bentuk infrastruktur fisik, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendukung. Hal ini diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah, khususnya untuk anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah reguler. Selain itu, program ini juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan sekolah rakyat yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

Kepedulian Terhadap Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Supratman menjelaskan bahwa keputusan menyerahkan aset pribadi muncul dari kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah. Menurutnya, daerah tersebut masih menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas, terutama bagi keluarga yang ekonominya terbatas. “Sekolah rakyat adalah salah satu solusi untuk memberikan peluang belajar yang sama kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka,” katanya. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata.

Program ini juga diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin mengadopsi model serupa. Dengan mendirikan Sekolah Rakyat, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, penyerahan aset pribadi oleh Menkumham menjadi bukti bahwa para pejabat tinggi dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan tujuan sosial. Pemerintah menyebut bahwa kolaborasi ini akan menciptakan manfaat jangka panjang, termasuk peningkatan literasi, keterampilan, dan peluang karier bagi para peserta.

Kebijakan “Latest Program” ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan pendidikan berbasis keadilan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah siswa yang tidak terakses pendidikan di daerah terpencil masih cukup signifikan. Dengan adanya Sekolah Rakyat, harapannya adalah jumlah anak yang masuk ke sistem pendidikan bisa meningkat, sehingga memperkecil kesenjangan pendidikan antar daerah. Selain itu, program ini juga diharapkan menjadi pilar dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.

Masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program ini, termasuk pemenuhan kebutuhan guru, perawatan bangunan, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di daerah. Namun, Supratman yakin bahwa dengan dukungan berbagai pihak, program ini akan berjalan lancar. “Kita harus terus berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Dukungan dari Menkumham juga diharapkan menjadi semangat bagi pihak lain untuk menambahkan kontribusi lebih besar dalam membangun pendidikan nasional.