Topics Covered: Bina Marga Targetkan Kondisi Mantap Jalan Nasional Capai 97 Persen pada 2027

Bina Marga Targetkan Jalan Nasional Mantap 97% Tahun 2027

Topics Covered: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBC) menargetkan kondisi jalan nasional mencapai 97 persen pada 2027. Target ini dirumuskan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang bertujuan memperkuat konektivitas dan aksesibilitas terhadap daerah terpencil serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan.

Strategi untuk Mencapai Kinerja Jalan yang Mantap

Menurut Roy Rizali Anwar, Dirjen Bina Marga, program ini mencakup pembangunan jalan utama, perbaikan permukaan jalan, dan pengelolaan jembatan gantung. “Dengan capaian 97 persen, pelayanan jalan nasional akan lebih optimal, mempercepat distribusi barang, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat,” jelas Roy dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 1 Juli 2026. Target ini didukung oleh beberapa indikator strategis, termasuk peningkatan efisiensi waktu tempuh dan peningkatan aksesibilitas untuk wilayah terpencil.

Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis dan Tingkat Kecamatan

Program Bina Marga juga menargetkan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, dan jalan kota 83,6 persen pada tahun 2027. Roy menjelaskan bahwa peningkatan kondisi jalan perkotaan akan mencapai 113 kilometer secara kumulatif, sementara jalan tol beroperasi sebanyak 2.353 kilometer. “Dengan kinerja jalan yang lebih baik, kota-kota besar dapat mengakses sumber daya ekonomi secara lebih cepat, sedangkan daerah terpencil akan lebih mudah terhubung dengan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian,” tambahnya.

Menurut data yang disampaikan, target ini dirancang untuk mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki jaringan jalan yang selama ini dinilai tidak memadai. Kondisi jalan yang mantap diukur berdasarkan kriteria teknis seperti keberlanjutan, kapasitas muatan, dan keselamatan pengguna. Roy menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antar instansi, serta partisipasi daerah dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur.

Konektivitas Wilayah dan Proyek Jembatan Gantung

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas adalah membangun empat jembatan gantung di Banten. Proyek ini diperkirakan akan mempercepat aliran lalu lintas di daerah yang kurang terjangkau, terutama di wilayah pesisir yang sering mengalami kesulitan akibat banjir dan genangan air. “Jembatan gantung menjadi solusi untuk daerah yang rawan banjir, karena mampu mengalirkan kendaraan di atas permukaan air,” ujar Roy. Selain itu, pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengurangi beban transportasi di kawasan padat penduduk.

Kinerja Jalan Nasional dan Dukungan APBN

Peningkatan kondisi jalan nasional dianggap sebagai kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Roy menyebutkan bahwa keberhasilan ini akan tercapai melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas permukaan jalan, peningkatan daya dukung jembatan, dan pengurangan risiko kecelakaan. “Dukungan APBN sangat penting untuk menjamin kelancaran proyek-proyek besar, termasuk pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan lintas pulau,” katanya. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk Bina Marga dalam RPJMN 2025-2029 telah dipastikan cukup untuk mencapai target tersebut.

Menurut laporan DJBC, proyek yang sedang berlangsung mencakup perbaikan lebih dari 5.000 kilometer jalan nasional. Peningkatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan menunjang pembangunan daerah. Roy juga menyoroti pentingnya pemantauan berkala dan evaluasi berkala untuk memastikan progres yang sesuai dengan target. “Kami akan memanfaatkan teknologi digital dan data real-time untuk memantau kinerja jalan secara lebih efektif,” terang Roy.

Peran Masyarakat dan Kontribusi Daerah

Target 97 persen kondisi mantap jalan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Roy menekankan bahwa program ini harus diimplementasikan secara kolektif, dengan masyarakat daerah turut berpartisipasi dalam menjaga infrastruktur. “Kemajuan jalan nasional akan terwujud jika seluruh pihak bekerja sama, termasuk masyarakat yang bertanggung jawab atas penggunaan dan perawatan jalan sehari-hari,” imbuhnya.

Menurut Roy, indikator strategis utama untuk mencapai target ini adalah peningkatan aksesibilitas daerah terpencil dan peningkatan efisiensi waktu tempuh. “Kami juga memperhatikan kondisi jalan di daerah perbatasan, karena lokasi ini sangat penting untuk memperkuat hubungan antar provinsi dan memastikan keamanan wilayah,” katanya. Peningkatan kondisi jalan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik, seperti distribusi bantuan sosial dan aksesibilitas layanan kesehatan.