Latest Program: PKP Peroleh Tambahan Rp2,2 Triliun untuk 7.952 Huntap Pascabencana Sumatra

PKP Peroleh Tambahan Rp2,2 Triliun untuk Program Hunian Tetap Pascabencana Sumatra

Latest Program – Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengumumkan pengalokasian tambahan dana sebesar Rp2,218 triliun dalam Latest Program untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Penambahan ini meningkatkan total anggaran kementerian menjadi Rp12,53 triliun, menambah kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan kebutuhan perumahan di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Menurut Sekretaris Jenderal PKP, Didyk Choiroel, dana tambahan berasal dari Kementerian Keuangan dan diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi rumah penduduk yang terdampak bencana alam.

“Latest Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat respons terhadap kebutuhan hunian tetap pascabencana. Kami telah menerima tambahan belanja sebesar Rp2,218 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan 7.952 unit hunian tetap di tiga provinsi tersebut. Anggaran total saat ini mencapai Rp12,527 triliun, sehingga kami optimis dapat memenuhi target dalam waktu yang lebih singkat,”

kata Didyk dalam Konferensi Pers Capaian Semester I Kementerian PKP, Rabu, 1 Juli 2026.

Latest Program: Persiapan Lokasi dan Infrastruktur Pendukung

Persiapan Lokasi dan Infrastruktur Pendukung untuk Latest Program telah dilakukan secara menyeluruh oleh tim ahli Kementerian PKP. Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Teddy Paul H. Siagian, menjelaskan bahwa seluruh lahan yang dipesan telah diverifikasi dan memenuhi syarat hukum. “Daya tampung lahan yang kami identifikasi mencapai 8.124 unit, sehingga cukup untuk mendukung pembangunan Latest Program sebanyak 7.952 unit tahun ini,” tambahnya.

Di Aceh, lokasi untuk Latest Program terutama difokuskan di daerah-daerah seperti Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Lhokseumawe, dan Bireuen. Sumatra Utara mendapat alokasi 919 unit, dengan 872 unit di Tapanuli Selatan dan 47 unit di Humbang Hasundutan. Sementara Sumatra Barat menyumbang 813 unit, yang tersebar di Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, serta Kota Padang dan Padang Panjang. Teddy menegaskan bahwa pembangunan Latest Program tidak hanya mencakup konstruksi fisik, tetapi juga melibatkan penataan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air.

Pengadaan paket proyek untuk Latest Program dimulai secara bertahap sejak awal Juli 2026. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan bahan baku dan pekerjaan konstruksi sebelum pelaksanaan fisik dimulai. “Tim pokja akan dikerahkan untuk mengelola lelang, dan rencananya pada 6 Juli mendatang, paket-paket tersebut akan ditampilkan secara bertahap kepada publik,” jelas Teddy. Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek.

Latest Program: Pembangunan Melalui CSR

Sebagai bagian dari Latest Program, Kementerian PKP juga berkerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membangun 2.603 unit hunian tetap melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Kerjasama ini diharapkan mampu memberikan tambahan kecepatan dan kapasitas dalam menyelesaikan kebutuhan hunian bagi korban bencana. Teddy menyoroti kesiapan lahan serta komitmen perusahaan yang terlibat dalam menyukseskan Latest Program ini.

Proses penyelesaian Latest Program melalui CSR diharapkan selesai secara bertahap hingga Oktober 2026. Selain fokus pada konstruksi, pihak terkait juga terlibat dalam pengelolaan distribusi unit hunian tetap sesuai kebutuhan masyarakat. “Kemitraan dengan perusahaan tidak hanya mempercepat penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi yang sesuai standar nasional,” tutur Teddy. Ia menekankan bahwa Latest Program ini dirancang untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kesejahteraan warga, khususnya dalam hal akses ke hunian yang layak.

Dalam Latest Program, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek keberlanjutan pembangunan. Pemilihan lokasi dan jenis bahan bangunan didasarkan pada pertimbangan lingkungan, seperti penggunaan material ramah lingkungan serta desain yang dapat menahan ancaman bencana di masa depan. “Kami berupaya membangun hunian tetap yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kualitas hidup jangka panjang korban bencana,” lanjutnya. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun tahan banting, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Kementerian PKP menyatakan bahwa Latest Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah yang terkena bencana. Dengan tambahan anggaran Rp2,2 triliun, jumlah unit hunian tetap yang akan selesai pada tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Latest Program juga mencakup pelatihan bagi warga yang terdampak bencana dalam membangun rumah sendiri, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Dalam rangka mempercepat Latest Program, pemerintah melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga nirlaba. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan distribusi unit hunian tetap sesuai dengan prioritas kebutuhan warga. “Kami menegaskan bahwa Latest Program ini harus berjalan secara transparan dan akuntabel, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh semua pihak yang terdampak,” pungkas Didyk Choiroel. Dengan demikian, Latest Program ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain yang mengalami bencana serupa.