New Policy: 2.087 KPM PKH Klaten Graduasi dari Program Bansos

2.087 Keluarga Penerima Manfaat PKH Klaten Resmi Selesai Mengikuti Program Bansos Berdasarkan New Policy Terbaru

New Policy – Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebanyak 2.087 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) secara resmi dinyatakan telah selesai mengikuti program bantuan sosial yang diimplementasikan dalam kerangka New Policy terbaru. Mereka dianggap telah mencapai kemandirian ekonomi dan tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah. Wamen Sosial Agus Jabo Priyono menyoroti pencapaian ini sebagai buah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pendamping PKH, serta sektor swasta dalam upaya mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

“New Policy yang diterapkan di Klaten menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengubah paradigma bantuan sosial dari sekadar pemberian kebutuhan dasar menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Agus Jabo saat hadir dalam acara Wisuda Graduasi KPM PKH di Grha Bung Karno, Klaten, Selasa 30 Juni 2026.

Program bansos ini, yang diberi nama New Policy, dirancang untuk menciptakan transisi dari ketergantungan pada bantuan pemerintah ke kehidupan mandiri. Agus Jabo menambahkan bahwa selain memberikan bantuan langsung, New Policy juga fokus pada penguatan kapasitas dan keterampilan penerima manfaat. “Dengan New Policy, kita tidak hanya menangani kebutuhan sementara, tetapi juga membangun fondasi ekonomi jangka panjang yang mampu mengurangi risiko kembali ke kondisi miskin,” jelasnya.

Detail Program New Policy dan Target Pemangkasan Kemiskinan

Dalam kerangka New Policy, program bansos PKH di Klaten melibatkan tiga komponen utama: bantuan langsung tunai (BLT), pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. BLT diberikan sebagai bantuan kebutuhan dasar, sementara pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam mengelola pendapatan dan membangun usaha sampingan. Pendampingan usaha, di sisi lain, bertujuan memastikan keluarga dapat memperoleh penghasilan yang stabil melalui pengembangan potensi lokal.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan bahwa New Policy dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya sebagai penerima. “Kami percaya bahwa dengan pendekatan partisipatif, kemiskinan tidak hanya berkurang, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tegasnya. Ia juga menyebutkan bahwa dalam tahun 2025, tingkat kemiskinan di Klaten menurun sebesar 1,05 persen, terutama berkat implementasi New Policy yang terpadu dengan kebijakan daerah lainnya.

“New Policy memberikan harapan baru bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dibimbing untuk menjadi pengusaha mandiri yang bisa berdampak pada keluarga sekitarnya,” ujar Bupati Klaten. Ia menambahkan bahwa keberhasilan graduasi 2.087 keluarga ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya penghapusan kemiskinan di tingkat nasional.

Strategi Pemangkasan Kemiskinan dan Kontribusi Stakeholder

Sebagai bagian dari New Policy, program PKH di Klaten dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial menunjukkan bahwa 90 persen dari peserta program telah mencapai target kemandirian ekonomi dalam waktu 24 bulan. Selain itu, program ini juga menyediakan akses kepada penyandang disabilitas, perempuan tangguh, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan tambahan.

Keberhasilan New Policy tidak terlepas dari peran sektor swasta. Beberapa perusahaan di Klaten terlibat dalam program pendampingan usaha, memberikan pelatihan, serta mengalokasikan dana untuk pengembangan usaha. “Kemitraan dengan dunia usaha sangat strategis dalam meningkatkan daya saing masyarakat lokal,” kata Agus Jabo. Ia juga menekankan bahwa New Policy memberikan ruang bagi inovasi, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi bantuan dan pelatihan.

Dalam acara wisuda graduasi, selain menyerahkan sertifikat keberhasilan kepada 2.087 KPM PKH, Agus Jabo juga menyerahkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) kepada lima keluarga. Masing-masing menerima dana modal usaha sebesar Rp5 juta untuk mendukung pengembangan bisnis dan memperkuat kemandirian ekonomi mereka. “New Policy menawarkan stimulan ekonomi yang bisa berdampak jangka panjang,” lanjutnya. Target selanjutnya, kata Agus Jabo, adalah mengembangkan model ini ke seluruh Indonesia agar lebih banyak masyarakat terbebas dari kemiskinan.