Pemkab Sigi Uji Publik Data Korban Gempa Rumah Rusak Berat

Pemkab Sigi Uji Publik Data Korban Gempa

Pemkab Sigi Uji Publik Data Korban – Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tengah melakukan Pemkab Sigi Uji Publik Data sebagai upaya memastikan keakuratan informasi tentang korban gempa bumi yang terjadi di Kecamatan Nokilalaki dan Palolo. Proses verifikasi ini berlangsung secara terbuka pada 29 Juni 2026, dengan melibatkan para kepala desa dan camat di wilayah yang terdampak. Tujuan utama dari uji publik ini adalah untuk meminimalkan kesalahan data yang bisa mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran, khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat.

Proses Pengumpulan Data yang Transparan

Pemerintah Kabupaten Sigi bekerja sama dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) telah mengumpulkan data korban gempa sejak kejadian. Verifikasi publik diadakan sebagai langkah untuk mengungkapkan seluruh proses pengumpulan informasi, termasuk metode survei, kriteria penghitungan kerusakan rumah, serta identifikasi kebutuhan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya kepada publik.

Verifikasi dilakukan dalam rangka menguji akurasi data yang dihimpun sebelumnya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau koreksi terhadap data yang dianggap tidak tepat. Contohnya, jika seseorang memiliki rumah yang rusak sedang, tetapi tercatat sebagai korban rusak berat, maka mereka dapat menunjukkan bukti kehilangan atau kerusakan yang sesungguhnya. Selain itu, nama-nama warga yang tidak sesuai dengan wilayah tinggalannya juga diperiksa secara rinci.

Langkah-Langkah Verifikasi dan Proses Distribusi Bantuan

Menurut Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, Pemkab Sigi Uji Publik Data adalah bagian dari upaya memperkuat transparansi dalam penyaluran bantuan. “Kami meminta kepala desa dan camat menguji data secara terbuka. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya Senin, 29 Juni 2026. Proses ini berlangsung selama satu hari, di mana para pihak terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan langsung kepada tim verifikasi.

Bantuan yang akan diberikan kepada korban gempa meliputi hunian sementara (huntara) dan jaminan hidup (jadup) dari Kementerian Sosial. Untuk warga dengan rumah rusak berat, mereka berhak menerima huntara seharga Rp15 ribu per jiwa per hari selama 90 hari. Sementara itu, jadup diberikan sebagai bentuk dukungan sementara bagi warga yang tinggal di hunian sementara. Pemkab Sigi juga memastikan bahwa data kebutuhan masyarakat akan diperbarui secara berkala selama proses penanggulangan bencana berlangsung.

Sebagai bagian dari uji publik, tim verifikasi mengadakan pertemuan dengan warga terdampak di beberapa titik. Mereka menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dan meminta warga untuk memberikan masukan. Proses ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan, seperti alat-alat kemanusiaan atau bantuan medis yang dibutuhkan dalam jangka pendek. Selain itu, masyarakat diminta memastikan bahwa data yang disampaikan mencerminkan kondisi sebenarnya di wilayahnya.

Menurut laporan Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Gempa Bumi Kabupaten Sigi hingga Minggu (28/6) pukul 17.00 WITA, total rumah yang terdampak mencapai 3.439 unit. Angka ini terdiri dari 281 rumah rusak berat, 1.191 rusak sedang, dan 1.967 rusak ringan. Verifikasi publik dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah korban dan kondisi rumah yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, data ini juga menjadi dasar untuk menentukan prioritas dalam pendistribusian bantuan.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pemkab Sigi juga menyediakan papan pengumuman di setiap desa yang terdampak. Informasi tentang data korban gempa diberikan secara terbuka melalui papan tersebut, sehingga warga bisa melihat dan memberikan masukan langsung. Proses ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran bantuan dan meminimalkan kesalahan penghitungan yang mungkin terjadi. Selain itu, transparansi data juga membantu memantau efektivitas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.