Main Agenda: DPR Akan Serap Aspirasi Partai Nonparlemen pada Pembahasan RUU Pemilu

DPR Menggelar Pertemuan dengan Partai Nonparlemen dalam Pembahasan RUU Pemilu

Main Agenda – Jakarta – Sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Komisi II DPR berencana melakukan pertemuan langsung dengan partai-partai nonparlemen. Kegiatan ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, serta pimpinan Komisi II dan perwakilan dari fraksi-fraksi partai politik.

Aria Bima, anggota Komisi II DPR, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak agar draf RUU Pemilu mencerminkan aspirasi yang luas. “Safari politik ini dilakukan untuk menyerap saran dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, serta partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen,” katanya, Minggu 28 Juni 2026.

“Kami harus mendengarkan masukan terkait berbagai masalah krusial,” ujarnya. Misalnya soal ambang batas parlemen, ambang batas presiden, serta pengaturan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi yang tersedia.

Komisi II Harapkan Titik Keseimbangan dalam Revisi UU Pemilu

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR berharap para pihak yang terlibat fokus mencari keseimbangan antara berbagai aspirasi. Aria menambahkan, agenda safari politik tersebut diharapkan dapat berlangsung sebelum masa reses DPR. “Kemungkinan besar akan dijalankan dalam waktu dekat,” tuturnya.

Pembahasan Format Pertemuan Masih Berlangsung

Format pelaksanaan pertemuan dengan partai nonparlemen, kata Aria, masih dalam tahap finalisasi. Ia menjelaskan, DPR sedang mempertimbangkan apakah pertemuan akan diadakan secara terpisah atau dalam satu forum yang melibatkan beberapa partai sekaligus. “Rencananya kami masih menentukan metode yang paling tepat,” ujarnya.

Aria menyatakan keputusan tentang format tersebut akan ditentukan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan DPR. “Semua akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan pihak terkait,” tuturnya.